TNI-Polri tidak Tolerir dengan Upaya Inkonstitusional

TAHAPAN pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 telah berjalan aman, tertib, lancar, dan damai. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran serta semua pemangku kepentingan, seperti peserta pemilu, pemerintah, panitia penyelenggara, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat.

Diharapkan semua pihak tetap bersabar dan menunggu finalisasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Jangan pula melakukan pelbagai langkah yang justru akan mengganggu keamanan dan ketertiban nasional, serta keutuhan bangsa dan negara.

Penegasan tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seusai rapat Pengamanan Pemilu Pascapencoblosan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4).

"TNI-Polri siap menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak menoleransi dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati," ujar Hadi.

Baca juga: Polri dan TNI Jamin Keamanan Pemilu 2019

Tito Karnavian menambahkan, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan mobilisasi perayaan kemenangan maupun mobilisasi yang tujuannya mengekspresikan ketidakpuasan. Mobilisasi massa dalam bentuk apapun akan dibubarkan.

Menurut dia, TNI dan Polri menyarankan agar pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengklaim adanya ketidaksesuaian aturan sedianya menempuh mekanisme konstitusional. Jika peserta pemilu dianggap melakukan pelanggaran dipersilakan lapor ke Bawaslu, pelanggaran oleh panitia penyelenggara laporkan ke DKPP, serta mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif.

"Namun kalau ada langkah di luar hukum apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri dan TNI sepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir," terang dia. (OL-7)