Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menunggu hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil perolehan suara Pemilu 2019.
"Pertama tentu kita harus punya rujukan dan kita menunggu hasil resmi dari KPU," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (18/4).
Menurut Airlangga, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei juga menunjukkan jumlah pemilih capres-cawapres nomor urut 01 unggul.
"Berdasarkan teori statistik dan berdasarkan pengalaman tidak jauh berbeda antara hasil dari quick count dan hasil resmi KPU yang masih kita tunggu," ujar Airlangga.
Baca juga: Semua Pihak Harus Tahan Diri Tunggu Hasil KPU
Sejalan dengan Partai Golkar, politikus senior PDI Perjuangan Puan Maharani juga menjelaskan partai berlambang banteng itu menunggu hasil penghitungan dari KPU.
"Ya Alhamdulillah, tapi hasil quick count ini masih terus berjalan. Jadi kita tunggu hasil real count dari KPU dan juga tetap optimistis suaranya tetap di atas 20%," ujar Puan terkait keunggulan pemilih capres-cawapres nomor urut 01 serta partainya dalam Pileg 2019.
Partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Koalisi ini secara resmi berdiri bersamaan dengan diserahkannya nama calon presiden-wapres Joko Widodo-Ma'ruf
ke KPU pada Agustus tahun lalu.
Koalisi ini terdiri atas 10 partai yaitu PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, PPP, PKPI, Perindo, PBB, dan PSI. (OL-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved