MEMASUKI masa tenang Pemilu 2019 per 14 April, penyelenggara pemilu mulai membersihkan alat peraga kampanye (APK) maupun atribut lainnya yang selama ini terlihat menghiasi berbagai wilayah di Indonesia.
Walaupun mayoritas sudah dibersihkan, sejumlah wilayah masih belum menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang ada di wilayahnya. Demikian pantauan Media Indonesia di sejumlah wilayah pada hari pertama masa tenang Pemilu 2019, kemarin.
Di Kupang, ribuan APK calon anggota legislatif (caleg) ternyata masih terpasang di ruas jalan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada hari pertama masa tenang. Ribuan APK tersebut terutama milik caleg DPRD kota dan DPRD provinsi. Sesuai dengan pantauan, alat peraga kampanye dalam berbagai ukuran masih terlihat di ruas Jalan WJ Lalamentik, Jalan Thamrin hingga ruas Jalan Frans Seda, serta di ruas jalan Kelurahan Liliba hingga Naimata, Kecamatan Oebobo dan Jalan HTI Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa.
Anggota Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha membenarkan APK caleg belum diturunkan pada masa tenang pemilu. “Kami membutuhkan mobil (skylift) yang mampu menjangkau alat peraga berukuran besar dan berada di ketinggian,” katanya.
Di Klaten, petugas Satpol PP mengalami kesulitan untuk membersihkan APK yang dipasang para peserta Pemilu 2019. Sekretaris Satpol PP Klaten, Rabiman, mengatakan pihaknya dan Bawaslu mengalami kesulitan membersihkan APK karena tidak memiliki tangga tinggi. “Kalau hari ini pembersihan APK belum selesai, akan kami lanjutkan pada esok hari dan diharapkan sebelum hari H, 17 April nanti, APK Pemilu 2019 sudah bersih,” ujarnya.
Sementara itu, di Jawa Tengah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara simbolis langsung memimpin pencopotan ratusan ribu APK yang ada di wilayahnya. Pencopotan APK dilakukan petugas dari Satpol PP dan anggota partai serta ormas baik yang ada di beberapa jalan protokol maupun perkampungan hingga desa-desa.
Untuk di Tegal, Karawang, Bangka Belitung, dan Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terpaksa mencopot ratusan APK di yang ada di wilayah tersebut. Pasalnya, para peserta pemilu ternyata tidak mencopot APK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. “Kami sudah memberikan surat peringatan, tapi sepertinya mereka enggan mencopot APK,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Tegal, Harpendi Dwi Pratiwi. (Tim Media/P-4)
