Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT hari menjelang pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepada seluruh pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu (17/4) pekan depan.
Selain itu, Komisioner KPU Viryan Aziz juga mengajak masyarakat nonton bareng di TPS untuk melihat langsung kegiatan pemungutan suara.
"Kami mengajak masyarakat sama-sama dengan pendukung 01, pendukung 02, ke TPS masing-masing nonton bareng. Kekhawatiran kaya suara saya termanipulasi atau tidak, bisa tahu. Untuk melihat pemilunya benar-benar melalui proses yang jurdil," ucap Viryan saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (13/4).
Terkait dengan adanya malpraktek di dalam pemungutan dan penghitungan suara khususnya pemungutan suara, Viryan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi.
"Kalau fearness kan 'Oh paslon saya kalah nih, kamu yang menang' tentunya dugaan-dugaan atau kekhawatiran potensi kecurangan akan terminimalisir. Jadi misal nanti di TPS, kami mengajak masyarakat saat pemungutan suara sudah selesai bisa di foto dokumen hasil Pemilu, misalnya form C1 plano," kata Viryan.
"Kemudian bisa bikin pernyataan masing-masing 'oh yah di tempat kami, kami pendukung paslon 01 dan 02 mengakui bahwa yang menang adalah si x atau si y gitu'. Kan kalau seperti itu akan damai di bawah. Tentunya kan kalau proses bagus semuanya menerima," sambung Viryan.
Baca juga: Besok KPU Umumkan Hasil Investigasi Dugaan Surat Suara Tercoblos
Kemudian, kalau ada pihak yang menyebarkan hoaks lagi, kita bisa cepat mengetahui.
"Insha Allah bisa langsung diselesaikan di TPS. Masyarakat juga kita imbau, ini kan civil society, dengan begitu bisa mempelajari tata cara pemungutan dan perhitungan suara. Jangan sampai, contohnya kan nonton bareng nih, kaget, loh kok sampai pagi belum selesai. Masyarakat ada yang mungkin belum tahu bahwa pemungutan dan perhitungan suara di TPS selesai paling lambat 12 jam setelah hari pemungutan suara selesai," tandasnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved