Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum akan menyelidiki secara langsung dugaan tercoblosnya surat suara Pemilu 2019 di Selangor, Malaysia. tim investigasi dari KPU akan bertolak ke Malaysia, Jumat (12/4).
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, tim yang bertolak ke Malaysia akan mencari tahu kejadian yang sebenarnya terkait tercoblosnya surat suara tersebut,
Selain itu, akan dicari tahu juga terkait mekanisme pencoblosan surat suara yang sudah tercoblos itu. Seperti diketahui, mekanisme pemungutan suara di luar negeri dilakukan melalui 3 cara, yaitu kotak suara keliling (KSK), via pos, dan pemberian suara langsung di TPS.
Baca juga : Perludem: KPU Harus Kirim Tim Investigasi ke Malaysia
"Kemudian juga kita harus mengetahui apakah betul surat suara yang diguanakan itu surat suara yang dicetak oleh KPU ya kan. Kemudian juga terakhir ialah kita ingin mengetahui siapa yang melakukan perbuatan ini. Apakah ada penyelenggara pemilu yang melakukan atau pihak lain," ujar Ilham di Jakarta, Kamis (11/4).
Di Malaysia kata dia KPU akan melakukan investigasi secara menyeluruh. "Dalam satu hari kita lakukan investigasi, nanti kita akan bawa hasilnya ke pleno KPU RI untuk kemudian apa yang harus kita lakukan sebetulnya," tukas Ilham.
Pihak KPU memastikan jika ternyata ada keterlibatan penyelenggara pemilu maka akan dilakukan penindakan.
"Tentu saja kita akan menindak sesuai peraturan perundang-undanganan yang berlaku. Tapi kita kan harus hati hati sekali dengan kejadian ini kita harus memastikan bahwa itu betul terjadi seperti yang dikira orang orang sekarang dengan video viral tadi. Jadi kita harus memastikan sekali lagi apakah betul kemudian apa yang sebetulnya terjadi," tandasnya. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved