Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta masyarakat untuk jeli dalam memilih presiden. Ia meminta masyarakat tak menyerahkan kepemimpinan di Indonesia pada seseorang emosinya tidak stabil.
Karding merujuk sosok Prabowo yang semakin menunjukkan karakter emosi tak terkontrol. Ini tergambar mulai dari debat keempat saat Prabowo marah kepada penonton. Emosi Prabowo juga semakin tak terkendali saat rapat terbuka. Pada rapat akbar di GBK, Minggu (7/4), Prabowo sempat marah kepada salah satu pendukungnya yang terlihat mengobrol saat dia berpidato.
Tak hanya itu, ucapan Prabowo pun tidak terjaga dengan melontarkan kata-kata kasar nan emosional, seperti 'ndasmu'. Puncak dari ketidakstabilan karakter Prabowo terbongkar saat dia berpidato sembari memukul-mukul podium dengan cara yang brutal.
Segala fakta itu, kata Karding, membuktikan perangai emosional Prabowo.
"Pemimpin yang emosinya tidak stabil seperti itu akan sangat berbahaya saat memegang tampuk kekuasaan negara. Sebab rakyat akan terancam dan jadi korban dari pemimpin yang emosinya tidak stabil," ujar Karding, Rabu (10/4).
Baca juga: Sifat Emosional Prabowo Merugikannya di Mata Undecided Voters
Ucapan Karding ini didukung hasil riset dari 204 ahli psikologi Universitas Indonesia. Hasil survei terhadap psikologi kedua capres menunjukkan kepribadian Jokowi dinilai lebih tenang dibanding Prabowo.
Jika diukur dengan angka 1 sampai 10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16. Sedangkan Jokowi 7,60 dalam hal ketenangan dalam menghadapi persoalan yang berat.
Sementara tentang sikap otoriter dan demokratis, Jokowi hanya 13% memiliki kemungkinan otoriter sedangkan Prabowo 76%. Soal demokratis, Jokowi memiliki angka 87% dan Prabowo hanya 24%. Ukuran analisis psikologis itu dinilai menjadi bukti sahih bagi pemilih agar memilih pemimpin yang stabil.
"Berbahaya sekali apabila bangsa ini diserahkan pada pemimpin yang tidak stabil. Taruhannya adalah nasib 260 juta rakyat yang terancam menjadi korban," ungkapnya.
Sebaliknya, Karding menilai Jokowi adalah cermin pemimpin yang punya psikis baik. Jokowi mampu bersikap tenang dan tidak mengedepankan emosi saat mengambil keputusan. Hasilnya bisa terlihat dengan semakin baiknya iklim bernegara dan demokrasi di Indonesia.
"Jokowi adalah contoh bagaimana seorang pemimpin mampu berpikir jernih. Dia mampu menguasai emosinya. Yang terpenting dia adalah pemimpin stabil secara psikis," tuturnya.
Menurutnya, dalam menangani negara besar seperti Indonesia diperlukan pemimpin yang tenang, tidak otoriter dan pandai dalam memecahkan masalah.
"Pemimpin yang emosional bukannya memecahkan masalah tapi akan menciptakan masalah besar," pungkasnya.(OL-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved