Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta masyarakat untuk jeli dalam memilih presiden. Ia meminta masyarakat tak menyerahkan kepemimpinan di Indonesia pada seseorang emosinya tidak stabil.
Karding merujuk sosok Prabowo yang semakin menunjukkan karakter emosi tak terkontrol. Ini tergambar mulai dari debat keempat saat Prabowo marah kepada penonton. Emosi Prabowo juga semakin tak terkendali saat rapat terbuka. Pada rapat akbar di GBK, Minggu (7/4), Prabowo sempat marah kepada salah satu pendukungnya yang terlihat mengobrol saat dia berpidato.
Tak hanya itu, ucapan Prabowo pun tidak terjaga dengan melontarkan kata-kata kasar nan emosional, seperti 'ndasmu'. Puncak dari ketidakstabilan karakter Prabowo terbongkar saat dia berpidato sembari memukul-mukul podium dengan cara yang brutal.
Segala fakta itu, kata Karding, membuktikan perangai emosional Prabowo.
"Pemimpin yang emosinya tidak stabil seperti itu akan sangat berbahaya saat memegang tampuk kekuasaan negara. Sebab rakyat akan terancam dan jadi korban dari pemimpin yang emosinya tidak stabil," ujar Karding, Rabu (10/4).
Baca juga: Sifat Emosional Prabowo Merugikannya di Mata Undecided Voters
Ucapan Karding ini didukung hasil riset dari 204 ahli psikologi Universitas Indonesia. Hasil survei terhadap psikologi kedua capres menunjukkan kepribadian Jokowi dinilai lebih tenang dibanding Prabowo.
Jika diukur dengan angka 1 sampai 10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16. Sedangkan Jokowi 7,60 dalam hal ketenangan dalam menghadapi persoalan yang berat.
Sementara tentang sikap otoriter dan demokratis, Jokowi hanya 13% memiliki kemungkinan otoriter sedangkan Prabowo 76%. Soal demokratis, Jokowi memiliki angka 87% dan Prabowo hanya 24%. Ukuran analisis psikologis itu dinilai menjadi bukti sahih bagi pemilih agar memilih pemimpin yang stabil.
"Berbahaya sekali apabila bangsa ini diserahkan pada pemimpin yang tidak stabil. Taruhannya adalah nasib 260 juta rakyat yang terancam menjadi korban," ungkapnya.
Sebaliknya, Karding menilai Jokowi adalah cermin pemimpin yang punya psikis baik. Jokowi mampu bersikap tenang dan tidak mengedepankan emosi saat mengambil keputusan. Hasilnya bisa terlihat dengan semakin baiknya iklim bernegara dan demokrasi di Indonesia.
"Jokowi adalah contoh bagaimana seorang pemimpin mampu berpikir jernih. Dia mampu menguasai emosinya. Yang terpenting dia adalah pemimpin stabil secara psikis," tuturnya.
Menurutnya, dalam menangani negara besar seperti Indonesia diperlukan pemimpin yang tenang, tidak otoriter dan pandai dalam memecahkan masalah.
"Pemimpin yang emosional bukannya memecahkan masalah tapi akan menciptakan masalah besar," pungkasnya.(OL-5)
Waketum Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro menyebut keputusan partai untuk mendukung Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 bukan pilihan pragmatis
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swis, menegaskan arah baru kepemimpinan Indonesia tentang fondasi pertumbuhan ekonomi.
Cek kesehatan berkala sangat dianjurkan untuk masyarakat dengan tujuan mengetahui status kesehatan, mendeteksi dini gangguan kesehatan, dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan.
Dewan Perdamaian Trump
Presiden Prabowo hadir bersama putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo sementara Zinedine Zidane bersama anak laki-lakinya Theo.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved