Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI survei dari beragam lembaga mengindikasikan menguatnya suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten dan Jawa Barat. Sebelumnya, pada Pemilu 2014, Jokowi gagal meraih kemenangan di kedua wilayah.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, pergeseran suara di Jawa Barat dimungkinkan terjadi berkat representasi Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.
“Di Banten juga bisa jadi ada pergeseran politik, yang tadinya memang mengunggulkan pasangan 02, bisa jadi bisa diambil oleh Jokowi-Amin karena memang Kiai Ma’ruf Amin berasal dari Banten. Jadi, memang sangat rasional kalau Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin ingin memenangkan pertarungan di Jawa,” terang Ujang yang juga dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, saat dihubungi pada Minggu (7/4).
Hal lain yang bisa membalikkan perolehan suara, menurut Ujang, bila Jokowi selaku petahana mampu meyakinkan publik akan keberhasilan kinerjanya sebagai presiden selama periode pertama.
Jika melihat Jawa secara keseluruhan, Ujang mengakui kuatnya pendukung Jokowi-Amin, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pasalnya, partai-partai pendukung Jokowi-Amin mendominasi kedua wilayah tersebut. Itu masih ditambah dukungan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama secara individu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan berita bohong (hoaks) yang semakin banyak beredar jelang hari pencoblosan sebaiknya segera diklarifikasi tim pemenangan. “Hoaks itu efektif karena dia tidak terklarifikasi karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar. Nah, pihak yang mengklarifikasi itu haruslah orang yang kredibel.”
Suara mengambang
Titi juga berpendapat upaya meraih suara, khususnya di basis pemilih lawan, akan lebih efektif jika mengedepankan narasi publik yang sifatnya empati politik. Pendekatan kampanye sedianya dilakukan secara impresif dengan pesan mereka punya perhatian, peduli, dan tidak alergi terhadap perbedaan pilihan.
“Kenapa berkepentingan? Karena ingin mengejar suara. Di sana mereka juga punya sasaran lain, yaitu orang-orang yang bisa jadi masuk kategori undecided voters dan swing voters,” ujar Titi ketika dihubungi pada Sabtu (7/4).
Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan sependapat jumlah pemilih yang masih belum menetapkan pilihan masih cukup banyak sehingga perlu diwaspadai lebih lanjut. Walaupun sebagian suara di Banten dan Jabar bergeser ke paslon 01, bila paslon 02 berhasil menarik suara mengambang, situasi akan kembali berbalik.
Djayadi mengungkapkan jika ingin menang, pendekatan door to door harus menjadi unggulan. “Kalau sama-sama kuat usahanya, kubu 02 masih bisa unggul. Untuk itu, kubu 01 dalam melakukannya harus berlipat ganda dari upaya yang dilakukan 02 mengingat ini bukan wilayah 01,” jelas Djayadi. (Gol/Dro/A-2)
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved