Bantah Pernyataan Prabowo, Wiranto : ABS Bukan Budaya TNI

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membantah keras pernyataan calon presiden nomor urut 02 Pilpres 2019 Prabowo Subianto yang menyebutkan adanya budaya ABS dalam tubuh TNI. Mantan Panglima ABRI itu juga menegaskan, TNI tidak lemah dan rapuh seperti yang dikatakan Prabowo.

"ABS ke Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang suka blusukan kesana-kemari adalah percuma. Pasti akan mempermalukan diri sendiri karena bakal ketahuan bohongnya," kata Wiranto seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pernyataan Prabowo tersebut dilontarkannya saat menjalani debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3). Wiranto menyayangkan pernyataan tersebut karena TNI menjadi salah satu bagian dalam kehidupan Prabowo.

"Makanya jangan asal menuduh menyamakan dengan pengalamannya sendiri. Apalagi yang dituduh institusi TNI, almamater yang membesarkannya, sungguh menyedihkan," ujarnya.

Wiranto menegaskan, semua prajurit TNI terlibat kontrak mati secara tidak tertulis untuk mempertahankan Indonesia. Karenanya pernyataan Prabowo yang menyebut dirinya sejak usia 18 tahun sudah siap mati membela Indonesia, merupakan suatu hal yang wajar bagi seluruh prajurit TNI.

Ia bahkan menyebutkan, hingga saat ini, sudah ribuan prajurit TNI gugur dalam menjalankan tugasnya. Prajurir anumerta tersebut telah membuktikan sumpah setianya dalam membela NKRI hingga titik darah penghabisan.

"Maka sebaiknya kalau masih hidup sampai sekarang tak perlu membanggakan diri, lebih baik mensyukuri untuk melanjutkan pengabdiannya. The soldiers never die just fade away," tukas Wiranto.

Baca juga : Prabowo Dinilai Permalukan TNI

Pernyataan Prabowo yang menyalahkan seniornya di TNI pada dekade 1990an karena meramalkan tak ada perang bagi Indonesia, Wiranto menegaskan bahwa ramalan tersebut terbukti benar. Operasi di Timor-timur kala itu diaebutkan Wiranto merupakan Operasi Keamanan Dalam Negeri bukan Perang konvensional dengan negara lain.

Indonesia sejak era kemerdekaan pada 1945, lanjut Wiranto hanya mengalami satu kali perang, yaitu menghadapi agresi militer Belanda. Sementara saat ini, perang dilancarkan aktor negara melalui saluran non-konvensional, sehingga spektrum ancaman lebih luas dan kompleks.

Karena itu menurut Wiranto, kepala pemerintahan tak boleh salah memproyeksikan ancaman, karena akan berdampak terhadap kebijakan keamanan nasional.

"Kalau dalam menerjemahkan ancaman sudah salah maka kebijakan yang diambil pasti akan jauh menyimpang dari yang dibutuhkan, apalagi itu kebijakan negara, wah pastilah resikonya sangat fatal," ucap Wiranto.

Ia pun memuji langkah Presiden Joko Widodo yang terus menaikkan anggaran pertahanan negara dalam APBN secara proporsional dengan anggaran kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, seorang kepala negara bisa menjalankan amanat UUD 1945 yaitu melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa.

Salah satu komponen untuk memenuhinya menurut Wiranto ialah dengan berhutang. Namun, hutang harus dilakukan dengan pertimbangan investasi yang matang dalam penggunaannya. 

Jangan karena tak mau berhutang, justru rakyat jadi tak tercerdaskan dan terlindungi dengan baik. Hal itu misalnya saja dengan mempertahankan alat utama sistem persenjataan model lama karena tak mau membeli dengan hutang.

"Negara mana sih yang ga ngutang ? Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, bahkan Tiongkok punya hutang. Yang penting hutang itu buat investasi yang produktif yang mempunyai prospek positif kedepan termasuk transfer teknologi. Kedepan yang menghidupi bangsa kita bukan lagi bergantung ke Natural resources sumber daya alam yang semakin menipis tetapi Human Capital sumber daya manusia yang cerdas dan tercerahkan," tandas Wiranto. (RO/OL-8)