Bowo Taburkan Dana Rp8 Miliar untuk 1 Kursi

ANGGOTA Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso, yang terkena OTT KPK, Kamis (28/3), diduga membagikan uang sebanyak Rp8 miliar dan uang itu diduga suap untuk menjaring suara.

Uang dalam jumlah jumbo itu diwadahi dalam 400 ribu amplop dalam nominal Rp20.000-Rp50.000 per amplop. Selanjutnya, uang disebarkan ke Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Jateng, tempat Bowo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

“Misalnya, kebutuhan 40 (orang), mungkin (amplop) yang disebar lebih banyak. Logikanya itu. Beliau mungkin melihat situasi di lapangan, tetapi itu kan random menjaring konstituen. Siapa yang (akan memilih) dia. Dia menyebar (uang) semakin banyak dengan harapan mendulang  suara paling tinggi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin.

Pada Kamis (28/3) dini hari, komisi antirasywah menangkap Bowo yang juga mencalonkan diri sebagai anggota dewan 2019-2024 dari Dapil 3 Jateng yang meliputi Kudus, Demak, dan Jepara yang memperebutkan tujuh kursi.

Bowo menyiapkan 400.000 amplop berisi uang Rp20 ribu-Rp50 ribu dalam 84 kardus untuk serangan fajar pada 17 April 2019.

“Kami membuka amplop secara random, ada yang yang isi Rp20 ribu, ada yang isi Rp50 ribu. Semua kami bawa karena terkait jumlah uang yang diberikan, baik dalam kasus itu maupun dua kasus sebelumnya,” ujar Agus.

Apakah ada aliran dana ke Partai Golkar atau partai lainnya? Agus Rahardjo mengaku belum ada kesimpulan mengenai hal itu. “Belum sampai ke sana, biar penyidik menyelesaikan pemeriksaan.”

Partai Golkar Jawa Tengah tetap optimistis mencapai target 15 dari 77 kursi DPR yang diperebutkan 16 partai politik peserta Pemilu 2019 di provinsi tersebut.

“Meskipun dilanda duka atas OTT salah seorang anggota DPR (Bowo Sidik Pangarso) asal Partai Golkar, kami optimistis berikhtiar mencari simpati hati rakyat,” ungkap Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jateng, Iqbal Wibisono, kemarin.

Geledah kantor
Untuk mempercepat penyelidikan kasus suap distribusi pupuk yang menjerat Bowo, penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan saksi dimulai April.

“KPK juga perlu mendalami asal usul uang. Pertama, siapa saja penerimanya. Kami panggil juga semua pihak yang terkait. Uang sebesar Rp8 miliar dalam kardus sudah disita KPK. Satu setengah di antaranya diduga merupakan berasal dari penerimaan pertama sampai keenam dan berasal dari  PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Ada selisih sekitar Rp6,5 miliar yang sudah diidentifikasi sumbernya. Terkait jabatan dengan tersangka anggota DPR ini,” kata Febri.

Febri juga memastikan penyidik KPK telah menggeledah kantor PT Inersia di Jl Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Bowo. “Sejauh ini disita beberapa dokumen.”
Dalam perkara ini, Bowo diduga menerima suap sebesar Rp310 juta dan US$85.130 atau sekitar Rp1,2 miliar dari Marketing Manajer PT HTK, Asty Winasti. Suap ini diberikan karena Bowo membantu PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik untuk distribusi pupuk.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B UU Nomor 31/1999 tentang Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/X-3)