Headline

Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.

Fokus

Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.

Ideologi Khilafah tidak Cocok Diterapkan di Indonesia

Golda Eksa
30/3/2019 16:45
Ideologi Khilafah tidak Cocok Diterapkan di Indonesia
Anggota TKN Roosdinal Salim( Medcom.id/Theofilus)

TIM Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menilai persoalan khilafah masih mendapat tempat di Pemilu 2019, meski realitasnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi masyarakat yang jelas mengusung ideologi itu telah dibubarkan pemerintah.

Demikian pernyataan Influencer TKN Jokowi-Amin, Roosdinal Salim, disela-sela diskusi Debat IV: Isu Khilafah, Pancasila, dan Proxy War, di Jakarta, Sabtu (30/3). Hadir pula Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Mardani Ali Sera, pakar keamanan siber CISSREC Pratama Persadha, pengamat diplomasi dan pertahanan Aditya Batara Gunawan dan analis komunikasi politik Telkom University Dedy Kurnia Syah.

Menurut Roosdinal, TKN setuju dengan pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono bahwa Pilpres 2019 merupakan pertarungan idelogi khilafah dan Pancasila.

"Kenapa? Karena HTI sudah dibubarkan tapi isu itu (khilafah) masih saja dibicarakan dan bahkan ada yang percaya," ujarnya.

Ideologi khilafah, sambung dia, tidak cocok diterapkan di Indonesia. Pancasila yang dibangun oleh para pendiri bangsa merupakan ideologi terbaik dan tidak boleh digantikan. Ia menduga isu khilafah muncul karena ada pihak-pihak yang sengaja melindungi organisasi HTI agar seolah-olah tetap hidup.

Baca juga: Didukung Islam Moderat, TKN : Mau Pancasila atau Negara Khilafah

Roosdinal juga menyebut beberapa ulama aliran keras berada di belakang paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Para ulama yang tidak disebutkan identitasnya itu diduga kerap memprovokasi masyarakat ketika memberikan ceramah di masjid.

"Kadang-kadang bahasa kasarnya suka memprovokasi. Apakah boleh memprovokasi ketika di masjid? Apabila dia memprovokasi di rumahnya, itu hak dia. Kalau provokasi itu menimbulkan kegaduhan, aparat harus turun tangan," tuturnya.

Mardani Ali Sera lantas menegaskan isu khilafah dan komunisme muncul terkait persoalan kapasitas pemerintah mengatur negara. Prabowo dan parpol pendukung tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

"Problemnya adalah Pancasila tidak diimplementasikan dengan baik. Contoh, ekonomi kita kian terasa kapitalisme, demokrasi kian jadi pasar bebas. Prabowo ingin ideologi hidup menjadi perilaku semua elite. Makanya Prabowo tidak takut dan selalu mengeritik elite," pungkasnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya