Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menilai persoalan khilafah masih mendapat tempat di Pemilu 2019, meski realitasnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi masyarakat yang jelas mengusung ideologi itu telah dibubarkan pemerintah.
Demikian pernyataan Influencer TKN Jokowi-Amin, Roosdinal Salim, disela-sela diskusi Debat IV: Isu Khilafah, Pancasila, dan Proxy War, di Jakarta, Sabtu (30/3). Hadir pula Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Mardani Ali Sera, pakar keamanan siber CISSREC Pratama Persadha, pengamat diplomasi dan pertahanan Aditya Batara Gunawan dan analis komunikasi politik Telkom University Dedy Kurnia Syah.
Menurut Roosdinal, TKN setuju dengan pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono bahwa Pilpres 2019 merupakan pertarungan idelogi khilafah dan Pancasila.
"Kenapa? Karena HTI sudah dibubarkan tapi isu itu (khilafah) masih saja dibicarakan dan bahkan ada yang percaya," ujarnya.
Ideologi khilafah, sambung dia, tidak cocok diterapkan di Indonesia. Pancasila yang dibangun oleh para pendiri bangsa merupakan ideologi terbaik dan tidak boleh digantikan. Ia menduga isu khilafah muncul karena ada pihak-pihak yang sengaja melindungi organisasi HTI agar seolah-olah tetap hidup.
Baca juga: Didukung Islam Moderat, TKN : Mau Pancasila atau Negara Khilafah
Roosdinal juga menyebut beberapa ulama aliran keras berada di belakang paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Para ulama yang tidak disebutkan identitasnya itu diduga kerap memprovokasi masyarakat ketika memberikan ceramah di masjid.
"Kadang-kadang bahasa kasarnya suka memprovokasi. Apakah boleh memprovokasi ketika di masjid? Apabila dia memprovokasi di rumahnya, itu hak dia. Kalau provokasi itu menimbulkan kegaduhan, aparat harus turun tangan," tuturnya.
Mardani Ali Sera lantas menegaskan isu khilafah dan komunisme muncul terkait persoalan kapasitas pemerintah mengatur negara. Prabowo dan parpol pendukung tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.
"Problemnya adalah Pancasila tidak diimplementasikan dengan baik. Contoh, ekonomi kita kian terasa kapitalisme, demokrasi kian jadi pasar bebas. Prabowo ingin ideologi hidup menjadi perilaku semua elite. Makanya Prabowo tidak takut dan selalu mengeritik elite," pungkasnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved