Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan kepada seluruh kader GP Ansor dan Banser membantu TNI dan Polri mengawal Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu 17 April mendatang
Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, masyarakat boleh ikut mengawasi TPS, tapi yang terpenting tidak ada intimadasi saat pencoblosan suara dilakukan.
"Yang pasti begini, tidak boleh ada intimidasi di sekitar TPS. Situasi apa yang dimaksud dengan di TPS nanti kan baru kita tahu nanti. Kita belum tau nanti yang dimaksud dengan pengorganisiran (Banser) seperti apa. Kalau sifatnya ada intimidasi itu dilarang," jelasnya di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3).
Saat ini diketahui tagar #BanserAmankanTPS masih ramai diperbincangkan hingga menjadi topik trending di media sosial Twitter.
"Intimidasi bermakna banyak, jajaran kami pasti mencegah jika ada intimidasi di TPS. Termasuk orang yang membawa atribut calon ketika proses hari H itu dilarang," terang Afif.
Baca juga : Bawaslu: Jokowi Taat Aturan Cuti Kampanye
Bawaslu juga bersama partai-partai politik mengimbau untuk antisipasi hal-hal dilarang saat berada di TPS.
"Harapan kita situasi di TPS benar-benar menyenangkan, tidak ada ketegangan. Kalaupun kemungkinan terjadi akan kita lakukan misalnya intimidasi harus di hilangkan," tukasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz, mengatakan boleh saja masyarakat datang ke TPS tapi ada ketentuan misalnya jika pemilih sudah memilih tidak boleh berada di dalam TPS.
"Misalnya TKN 01, BPN 02, parpol, apabila saksinya, relawannya, ingin hadir di tps, ingin hadir ke kantor kecamatan, silakan. Tapi ada ketentuan. Harus tertib (aturan). Kalau ada yang tongkrongin TPS, hasilnya (suara) tidak bisa diduga," tandasnya. (OL-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menghadiri Konferensi Cabang (Kofercab) XVII Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Klaten, Sabtu (14/6).
"Khataman Al-Qur’an Serentak di Titik Lokasi Terbanyak di Seluruh Dunia", menjadikannya sebagai khataman Al-Qur’an terbanyak di masjid-masjid dengan total 10.000 titik lokasi.
Pendidikan menjadi kunci konvergensi pemahaman keIslaman di Indonesia terus berlangsung, sehingga memunculkan generasi baru muslim.
Selain dukungan dari RS swasta, tim kesehatan berkolaborasi dengan tim kesehatan kedokteran kepresidenan (RSPAD) serta tim kedokteran Polri.
Menurut Khofifah, penguatan sumber daya manusia (SDM) tersebut akan menjadi penguatan NU di Jawa Timur untuk menjemput Indonesia Emas Tahun 2045.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa prihatin dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang masih bersifat transaksional
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved