Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMBELAHAN yang cukup besar di tengah masyarakat memasuki puncak pesta demokrasi di Tanah Air sedianya diakhiri. Apabila realitas itu tetap dibiarkan maka akan menganggu keutuhan berbangsa dan bernegara.
Demikian harapan para pengurus veteran dan purnawirawan yang ikut memperjuangkan berdirinya NKRI. Mereka menyatakan prihatin dan menginginkan pemilu berjalan kondusif, bukan justru menimbulkan polarisasi bagi sesama anak bangsa.
Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn) Rais Abin menegaskan selama ini polarisasi tersebut sangat menganggu para veteran. Padahal, terang dia, pejuang selalu memikirkan cara membawa negeri ke arah yang lebih baik.
"Polarisasi ini memang tidak bisa dihindari dan harus harus dihadapi dengan tegas," kata Rais Abin kepada wartawan di Kantor Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Jakarta, Senin (25/3).
Ia mengingatkan agar semua pihak memegang teguh komitmen untuk menjaga dan melindungi keutuhan bangsa negara yang berdasarkan Pancasila. Komitmen itu diyakini bisa meminimalisasi terjadinya polarisasi tersebut.
Para veteran dan purnawirawan militer menyatakan sikap untuk terus mendukung dan siap berpartisipasi demi menyukseskan serta mengamankan ajang lima tahunan itu.
Mereka juga siap menghormati dan mendukung presiden/wakil presiden terpilih hasil pemilu mendatang.
Baca juga : Kampanye Terbuka Jangan Ada Fitnah
Pernyataan sikap itu dihadiri Ketua PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana (Purn) Ade Supandi, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, pengurus Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), serta Ketua Badan Pertimbangan PPAD Widjoyo Soedjono.
Pada kesempatan itu para petinggi pengurus veteran dan purnawirawan juga berharap agar pemerintah dan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan serta netralitas.
Begitupula dengan TNl/Polri yang harus dengan sungguh-sungguh bersikap netral, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap satuan bawah serta anggota perorangan dalam pelaksanaan tugasnya.
Para petinggi veteran dan purnawirawan mengimbau kepada semua komponen masyarakat, khususnya warga LVRI, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, FKPPI dan Hipakad, agar berkampanye dengan memegang norma dan etika berpolitik serta nilai luhur budaya bangsa. Hindari berkampanye dengan menghalalkan segala cara, seperti menebar hoaks yang bisa menggoyahkan persatuan bangsa.
Menurut Rais, sebaiknya kampanye dilakukan dengan tetap memegang komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. "Khusus bagi Warga LVRI, Pepabri, PPAD, PPAL PPAU, PP Polri, FKPPI, Hipakad, agar menjadi tauladan dalam berdemokrasi," pungkasnya. (OL-8)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved