Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PERSELISIHAN akibat perbedaan pilihan politik menjelang pemilu 2019 dianggap sudah mengkhawatirkan. Khususnya di media sosial.
Meski di kehidupan nyata perselisihan itu tidak terlalu tampak, seluruh pihak mulai dari elite politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat harus bisa meredam agar tidak terimplementasi di kehidupan yang nyata.
Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, sejauh ini, memang perdebatan yang masif masih hanya terjadi di media sosial. Namun, kekhawatiran bahwa itu akan lebih luas hingga tidak hanya di media sosial tetap ada dan harus diwaspadai.
"Yang banyak itu kan di medsos tapi bukan tidak mungkin akan turun ke bawah ke kenyataan lapangan kalau tidak diantisipasi dari sekarang," ujar Mahfud, dalam diskusi kebangsaan Aliansi Anak Bangsa untuk Indonesia (AABI), di Hotel Treva, Jakarta, Minggu (24/3).
Mahfud berpendapat semua pihak harus terbuka dan bersedia diaudit untuk mencegah tuduhan adanya kecurangan pemilu. Dalam hal ini khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Ada kekhawatiran ketika pemilu ini selesai kita bisa merekatkan kembali atau tidak ikatan kekeluargaan kita. Mudah-mudahan setelah pemilu selesai," ujar Mahfud.
Baca juga: Pemilu Damai dan Bermartabat Komitmen Semua
Tokoh agama, Romo Benny Suseno, mengatakan ajakan dan upaya pemahaman untuk menghilangkan politik identitas harus terus dilakukan. Elite politik harus mulai mengedukasi masyarakat dengan benar terkait nilai-nilai persatuan dan ke-Indonesia-an.
"Warga negara harus sadar pilpres dan pemilu menentukan masa depan apakah akan jadi politik keadaban atau barbarisme," ujar Benny.
Benny mengatakan politik saat ini semakin dipenuhi propaganda yang menyebar kebencian dan ketakutan. Namun, miskin akan gagasan dan ide.
Senada dengan Benny, tokoh agama Romo Franz Magnis Suseno, mengatakan, saat ini, ketegangan di masyarakat memang semakin meningkat. Seiring dengan semakin dekatnya hari pemilihan pada April 2019 mendatang.
"Menjelang pemilu yang semakin dekat ketegangan. Namun bangsa kita ini sudah biasa dengan kemajemukan, saya masih percaya bahwa perpecahan tidak akan terjadi pascapemilu," ujar Romo Magnis. (OL-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved