Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menargetkan bisa meraih 70% suara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Target itu lebih tinggi ketimbang perolehan suaranya di Pilpres 2014 yang mencapai 56% di Yogyakarta.
Harapan tersebut disampaikan Jokowi secara langsung di hadapan puluhan ribu pendukungnya di acara deklarasi Alumni Jogya Satukan Indonesia, di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3).
"Saya enggak ingin berikan target gede. Catatan saya di 2014, di Yogya kita hanya dapat 56%. Tapi kita ingin di 2019 ini kita harus dapat di atas 70%," ujarnya disambut teriakan antuasias para pendukungnya.
Baca juga: Alumni Yogya Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Target itu, tandasnya, sudah dikalkulasi melalui perhitungan yang matang. Untuk memenuhi target itu, Jokowi mengajak pendukungnya bekerja keras dan memastikan seluruh kerabatnya menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara.
"Ini perlu kerja keras dalam waktu 24 hari, ajak tetangga sekampung dan saudara ke TPS di 17 April," imbuhnya. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved