Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SELURUH partai politik dan pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2019 berkomitmen untuk mewujudkan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peserta pesta demokrasi wajib pula merawat persatuan dan kesatuan, serta memastikan tegaknya pemilu yang berintegritas.
Demikian pernyataan peserta pemilu disela-sela acara Deklarasi Komitmen Bersama Jelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019, serta Penandatanganan MoU Netralitas ASN, TNI, dan Polri, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu (23/3).
Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu RI Abhan, Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera, dan perwakilan parpol peserta pemilu 2019.
Ada tujuh poin komitmen untuk menjaga kejujuran yang dinyatakan peserta pemilu. Pertama, menjamin proses kampanye rapat umum dan iklan kampanye sebagai sarana pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggungjawab, khususnya dalam meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu.
Kedua, tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, dan menyebarkan berita hoaks dalam berkampanye karena mengurangi kualitas dan integritas pelaksanaan kampanye dalam rapat umum. Ketiga, tidak melakukan politik uang.
Keempat, tidak melakukan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam kegiatan kampanye rapat umum dan iklan kampanye. Kelima, tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.
Baca juga: BPN Andalkan Tokoh Parpol dan Jurkamnas Saat Kampanye Terbuka
Keenam, tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan anak-anak serta penduduk yang tidak memiliki hak pilih dalam melaksanakan rapat umum dan iklan kampanye. Terakhir, mendukung Bawaslu melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran terhadap tahapan kampanye dalam rapat umum dan iklan media massa secara adil, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Bawaslu RI Abhan berharap dengan deklarasi komitmen bersama itu maka kampanye beretika dan bermartabat dapat tercipta. Memasuki masa kampanye umum pada 24 Maret mendatang, upaya bersama itu sangat penting guna memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus investasi bangsa.
"Pemahaman masyarakat dalam berpolitik merupakan harapan kita bersama. Kita harus saling bersinergi, tanpa saling menjatuhkan. Masyarakat adalah subyek utama agar demokrasi berjalan dengan baik," ujar Abhan.
Senada dikemukakan Hasyim Asy'ari. Menurut dia, KPU menyambut baik inisiatif Bawaslu RI untuk memulai sebuah komitmen secara nasional. KPU juga berharap deklarasi komitmen terkait pesta demokrasi yang menjadi tanggungjawab bersama bisa diikuti oleh seluruh peserta dan masyarakat. (OL-7)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved