Aparat Wajib Netralisasi Kerawanan Pemilu

PEMERINTAH meminta aparat keamanan, pemangku kebijakan, dan komponen masyarakat untuk menetralisasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kelancaran Pemilu 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengharapkan seluruh unsur masyarakat bisa mengenali dan menemukan potensi gangguan keamanan tersebut.

“Siapa pun yang kedapatan mengganggu proses pemilu harus ditindak tegas sesuai regulasi yang berlaku,” kata Wiranto saat membuka Apel Kesiapan TNI, Polri, dan Komponen Bangsa dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019 di Jakarta, kemarin.

Tampak hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ­Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief ­Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, serta para kepala staf angkatan dan pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Disebutkan, dalam pengamanan pemilu kali ini pemerintah akan melibatkan 650 ribu personel TNI-Polri dan komponen bangsa.

Lebih lanjut Wiranto menekankan agar para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ­(Bhabinkamtibmas) responsif menenangkan masyarakat apabila menemukan  penyebaran hoaks, terutama yang menggusung isu politik identitas yang bisa memicu disintegrasi bangsa.

Mereka diminta berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat di wilayah masing-masing.

“Koordinasi itu sangat penting guna memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga nantinya mereka bisa menggunakan hak pilih dengan aman,” ujarnya.

Menurut Wiranto, sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi mendatang sangat bergantung pada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu.

“Tak hanya parpol dan masyarakat yang dituntut taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, pihak penyelenggara juga wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan.”

Deklarasi damai
Sejumlah ormas keagamaan di Indonesia melaksanakan ­deklarasi pemilu damai dengan tujuan agar perhelatan 5 tahunan ini berlangsung umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Deklarasi tersebut antara lain dihadiri Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, Uskup Harun, Pdt Henriette Tabitha Hutabarat Lebang, serta sejumlah perwakilan tokoh ormas dan pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pada kesempatan itu, Said Aqil mengajak setiap umat beragama senantiasa menghormati jasa-jasa para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan.

“Kita sebagai bangsa Indonesia, apa pun latar belakangnya, semua anak warga negara Indonesia yang didirikan oleh founding father. Semua orang tua kita telah berjuang dengan segalanya untuk mengusir penjajah.”

Menurut Said Aqil, perjuangan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan juga tidak terlepas dari perjuangan para tokoh agama.

“Artinya betapa besar pe-ngorbanan leluhur kita agar Indonesia merdeka,” sebutnya. (*/P-4)