Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEMBILAN partai politik (parpol) peserta pemilu dibatalkan status kepersertaan dalam pemilu di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Pasalnya, mereka tidak menyetorkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) tepat waktu, yaitu paling lambat 10 Maret 2019 lalu.
Berdasarkan data yang diberikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Upi Hastati, sembilan parpol tersebut yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, PKS, PPP, PSI, Hanura, PBB. PKPI, dan PKB.
Pembatalan tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU RI nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019, tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
Meski pada beberapa kabupaten/kota terdapat parpol yang tidak melaporkan LADK, menurut Upi Hastati, untuk tingkat Sulsel tidak ada parpol yang dibatalkan karena tidak melaporkan LADK.
"Kalau untuk provinsi tidak ada parpol yang dibatalkan, semua melaporkan LADK, kalau untuk kabupaten/kota ada laporan masuk, tapi yang menetapkan kan KPU RI," jelas Upi.
Baca juga: KPU Coret 11 Parpol di Sejumlah Daerah
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Hasyim Asyhari menjelaskan, partai-partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri dari tiga kategori, yakni partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg, partai yang memiliki pengurus namun tidak mengajukan caleg, serta partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg. (A-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana jika peserta pemilu menerima dana hitam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved