Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
KURANG dari sebulan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapati temuan kenaikan jumlah golput dalam tiap pesta demokrasi.
"Data KPU menunjukkan dalam tiga kali pemilu terakhir jumlah golput cukup variatif. Pada Pemilu 2004, tingkat golput ada di angka 23,3%, lalu pada 2009 jumlah golput sebanyak 27,45% dan 2014 angka mereka yang golput sebanyak 30,42%," ungkap peneliti LSI, Ikrama Masloman, dalam konferensi pers bertema Siapa dirugikan golput: Jokowi atau Prabowo?, di Jakarta, kemarin.
Survei tersebut dilakukan pada 18-25 Februari 2019 dengan menggunakan metode random sampling.
Jumlah responden pada survei itu sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,9%.
LSI membagi masyarakat yang golput ke dalam enam segmentasi pemilih.
Segmentasi dikategorikan berdasarkan pemilih minoritas (nonmuslim), wong cilik, milenial, emak emak, terpelajar, dan pemilih muslim.
"Sebagai contoh Jokowi-Ma'ruf unggul telak di kantong suara wong cilik, di mana 63,7% responden menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf," ujar Ikrama .
Namun, menurut Ikrama, dari enam kategori kantong suara itu, pasangan Jokowi-Amin menjadi yang dirugikan apabila tidak mampu menekan jumlah golput. Kecuali di pemilih terpelajar, petahana unggul di lima segmentasi lainnya.
"Dari lima segmentasi, Jokowi-Amin bakal unggul. Namun, jika pemilihnya ternyata banyak golput, pasangan 01 akan dirugikan," ujarnya.
Ia mencontohkan di segmen minoritas dengan Jokowi-Amin sudah unggul 68,7%, yakni 80,3% berbanding 11,6%.
Namun, jika banyak terjadi golput, pemilih Jokowi akan berkurang.
"Alasan golput di pemilih minoritas yaitu karena libur panjang dan mereka memilih berlibur," ujarnya.
Selain itu, imbuhnya, pasangan 01 juga harus mewaspadai informasi mengenai hasil survei. Walaupun sudah terlihat lebih unggul, justru hasil survei membuat antusiasme pemilih untuk mencoblos berkurang.
"Kurangnya antusiasme datang ke TPS karena merasa Jokowi-Amin sudah menang sehingga merasa tidak penting untuk datang ke TPS. Ia merasa satu suara tidak akan berpengaruh, tapi bagaimana bila 50 juta orang berpikir demikian? Tentu akan sangat merugikan kubu Jokowi-Amin," paparnya.
Sebab golput
Selain libur panjang, Ikrama menyebutkan sejumlah alasan yang menyebabkan tetap tingginya angka golput.
Banyak pemilih yang tidak terinformasi dengan baik terkait pelaksanaan pemilu.
Selain itu, pemilih yang memilih bekerja di hari pencoblosan. Belum lagi masalah administrasi yang membuat pemilih gagal menyalurkan suara.
Di samping itu, tambahnya, kejenuhan masyarakat akan dua calon yang sama seperti Pemilu 2014 juga memicu tingginya angka golput. Masyarakat juga dinilai tidak menyukai politik identitas hingga menyebabkan mereka jadi golput.
"Selain maasih banyak juga masyarakat yang tidak terinformasi, resitensi dari politik identitas yang ditebar kedua calon membuat pemilih jadi tidak memilih. Kami menduga, dengan berbagai alasan itu, persentase golput juga akan naik di pilpres kali ini," jelas Ikrama.
Meski demikian, Ikrama menyatakan, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang berada di angka 70%, kondisi demokrasi terkait dengan pemilihan langsung masih cenderung aman. "Sebanyak 70% itu relatif aman. Di negara demokrasi seperti Amerika Serikat bahkan angka partisipasinya lebih kecil," tukasnya.
Karena itu, imbuhnya, untuk menekan angka golput, kedua pasangan calon harus mengajak masyarakat mau berpartisipasi dalam pemilu April mendatang. (P-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved