Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
HASIL Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (15/3) kemarin cukup menghebohkan publik. Pasalnya, yang diringkus oleh lembaga antirasywah itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.
Publik heboh karena pria yang akrab disapa Romi tersebut notabene ketua salah satu partai pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. OTT itu juga terjadi hanya selang sebulan sebelum pencoblosan, 17 April mendatang.
Oleh sebab itu, berita tersebut kemudian digunakan kubu lawan melalui Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang menuding koalisi pendukung paslon 01 tidak bersih dari korupsi.
Sementara kubu Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin menyatakan justru pemerintahan Jokowi tidak mengintervensi penegakan hukum oleh KPK yang seringkali dituding selalu tebang pilih oleh pihak koalisi 02.
Baca juga: Romi Resmi Jadi Tersangka
Atas kejadian tersebut, Direktur Master C19 Portal KMA yang merupakan konsolidator relawan Kiai Ma'ruf, Doddy Dwi Nugroho, berharap publik tidak menjadi gaduh. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi yang harus didukung semua pihak, baik pihak penguasa maupun oposisi.
"Penegakan hukum harus dihormati, kita harus konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi, partai koalisi dan relawan KMA harus semakin solid mengawal agenda pemenangan" tandas Doddy.
Oleh sebab itu, ia berharap, publik terutama relawan pemenangan Jokowi-KMA tidak terpengaruh dengan framing pemberitaan dan opini yang berkembang yang mengambil keuntungan dari kasus ini.
"Relawan tetap fokus melakukan kerja nyata untuk memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf," serunya.
Lebih lanjut Doddy mengungkapkan, kemenangan paslon 01 sudah berada di depan mata. Dia mengaku sangat disayangkan, jika akhirnya calon pemilih Jokowi-Amin terpengaruh framing pihak tertentu yang memecah konsentrasi dan mengendurkan semangat relawan dalam memenangkan paslon 01. (RO/OL-9)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved