Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (15/3) kemarin cukup menghebohkan publik. Pasalnya, yang diringkus oleh lembaga antirasywah itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.
Publik heboh karena pria yang akrab disapa Romi tersebut notabene ketua salah satu partai pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. OTT itu juga terjadi hanya selang sebulan sebelum pencoblosan, 17 April mendatang.
Oleh sebab itu, berita tersebut kemudian digunakan kubu lawan melalui Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang menuding koalisi pendukung paslon 01 tidak bersih dari korupsi.
Sementara kubu Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin menyatakan justru pemerintahan Jokowi tidak mengintervensi penegakan hukum oleh KPK yang seringkali dituding selalu tebang pilih oleh pihak koalisi 02.
Baca juga: Romi Resmi Jadi Tersangka
Atas kejadian tersebut, Direktur Master C19 Portal KMA yang merupakan konsolidator relawan Kiai Ma'ruf, Doddy Dwi Nugroho, berharap publik tidak menjadi gaduh. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi yang harus didukung semua pihak, baik pihak penguasa maupun oposisi.
"Penegakan hukum harus dihormati, kita harus konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi, partai koalisi dan relawan KMA harus semakin solid mengawal agenda pemenangan" tandas Doddy.
Oleh sebab itu, ia berharap, publik terutama relawan pemenangan Jokowi-KMA tidak terpengaruh dengan framing pemberitaan dan opini yang berkembang yang mengambil keuntungan dari kasus ini.
"Relawan tetap fokus melakukan kerja nyata untuk memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf," serunya.
Lebih lanjut Doddy mengungkapkan, kemenangan paslon 01 sudah berada di depan mata. Dia mengaku sangat disayangkan, jika akhirnya calon pemilih Jokowi-Amin terpengaruh framing pihak tertentu yang memecah konsentrasi dan mengendurkan semangat relawan dalam memenangkan paslon 01. (RO/OL-9)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved