Bawaslu Antisipasi Eskalasi Massa Saat Kampanye Rapat Umum

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menyatakan pihaknya akan mengantisipaasi adanya eskalasi dinamika saat masa kampanye rapat umum pada 24 Maret-13 April mendatang.

"Keserentakan pileg dan pilpres belum pernah dialami dan nanti akan ada eskalasi yang lebih dinamis pada saat pelaksanaan tahap rapat umum. Selama 21 hari Bawaslu akan bekerja keras melakukan pengawasan rapat umum," tutur Abhan dalam Focus Group Discusion di Bali, Sabtu (16/3).

Untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang cepat saat pelaksanaan rapat umum, Abhan menyebutkan Bawaslu akan bersinergi dengan semua pihak terkait demi kelancaran pemilu.

Ia menyadari bahwa kegiatan rapat umum merupakan kegiatan fisik, sehingga pengawasan akan melekat pada titk titik yang akan dilakukan rapat umum.

Baca juga: Delegitimasi Bikin KPU Jadi Musuh Bersama

"Ini zonanya sangat luas, hanya dibagi dua zona, yakni zona A dan zona B. Bagi peserta pemilu bisa melakukan kegiatan secara maksimal di dalam jadwal kampanye rapat umum itu mulai 24 Maret sampai 13 April," tutur Abhan.

Lebih lanjut Abhan menjelaskan terkait posisi relawan saat masa kampanye rapat umum yang juga menjadi subjek pegawasan dari Bawaslu. Dirinya menjelaskan secara regulasi yang diawasi adalah pelaksana dan tim kampanye yang didaftarkan kepada KPU.

Sehingga jika memang relawan tersebut merupakan bagian yang didaftarkan, akan menjadi subjek. Namun, menurutnya, perlu diperhatikan terkait penerapan normanya, apakah menyebutkan dilakukan setiap orang atau norma yang menyebutkan pelaksana dan tim kampanye.

"Jika normanya setiap orang bila ada pelanggaran dapat dilakukan penindakan, sedangkan jika normanya ada pelaksana dan tim kampanye dan relawan tidak masuk bagian dari itu ada wilayah penerapan hukum lainnya, tidak hanya pada tindakan regulasi pemilu saja," terang Abhan.

Dirinya memberikan contoh kasus di Karawang yang melibatkan ibu-ibu yang menyebarkan fitnah. Meski kasus tersebut tidak masuk UU pemilu, namun dapat dikenakan pendekatan UU lainnya diluar UU pemilu.

"Kalau memang tidak bisa masuk dengan UU kami, tentu kami akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan tindakan," terang Abhan. (OL-2)