Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan film mengenai pemilu yang berjudul Suara April, yang akan ditayangkan perdana pada hari ini di Bioskop XXI Epicentrum, Jakarta.
Menurut Komisiner KPU Wahyu Setiawan, film tersebut ditargetkan bagi pemilih milenial.
"Kita ingin melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan sasaran terutama pemilih milenial, maka kita menggunakan pendekatan instrumen film," ujar Wahyu di Sultan Hotel, Jakarta, kemarin.
Saat peluncuran film Suara April tersebut, KPU mengundang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Selain itu, perwakilan partai politik peserta pemilu, perwakilan timses 01 dan 02, Bawaslu, kementerian, serta penggiat pemilu juga diundang KPU. "Ya kita ingin bahwa pemutaran perdana juga melibatkan peserta pemilu tidak hanya capres-cawapres. Parpol juga kita undang," kata Wahyu.
Pemutaran film Suara April tersebut akan disosialisasikan ke masyarakat khususnya pemilih milenial dengan cara mengadakan nonton bareng dengan masyarakat.
"Ya nanti rencananya setelah pemutaran perdana, kita akan mengadakan nonton bareng di seluruh Indonesia melalui provinsi kabupaten/kota. Nobar dilakukan dengan layar tancap," jelas Wahyu.
Lebih lanjut pihaknya berharap film tentang pemilu tersebut bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada saat mencoblos 17 April mendatang.
"Kita kan ingin mendekati pemilih milenial ya, kan selama ini banyak masukan. Data juga menunjukkan pemilih milenial itu antara 17-30 tahun itu kan sekitar 70-an juta. Harapan kita dengan adanya film ini berdampak positif," tandas Wahyu.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menyatakan saat ini puluhan ribu mahasiswa setempat berpotensi untuk ikut golongan putih (golput) saat pelaksanaan Pemilihan serentak 17 April 2019, mengingat mereka terdaftar di tempat asal sesuai KTP, bukan di lokasi perkuliahan.
"Karena itu kami mendatangi kampus-kampus seperti UNRI, UMRI, dan lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang adanya kebijakan pindah memilih dan daftar pemilih khusus," kata Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Riau Nugroho Noto Susanto kepada wartawan di Riau.
Potensi golput ini menjadi tantangan bagi KPU untuk memberikan pemahaman dan arahan serta solusi bagaimana kaum milenial tetap bisa menyalurkan hak suaranya saat Pemilu meski berada di perantauan menuntut ilmu. (Ins/Ant/P-3)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved