Ayahanda Petrus Bimo: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM

OETOMO Raharjo, ayahanda Petrus Bimo Anugerah, aktivis korban penculikan, berharap masyarakat bisa memahami penderitaan keluarga korban dengan tidak memilih capres pelanggar HAM. Walaupun puteranya belum ditemukan, namun ia tetap tegar memperjuangkan hak-hak tersebut.

"Marilah kita memilih capres yang bukan pelanggar HAM. Kami sudah menunggu selama 21 tahun dan tidak pernah berhenti, tidak ciut nyali, dan kami tetap mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini," katanya dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (13/3).

Baca juga: Bawaslu: Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Juga Bentuk Kekerasan

Senada disampaikan Paian Siahaan, ayahanda Ucok Munandar Siahaan, korban penculikan yang belum ditemukan. Ia menegaskan, capres petahana Joko Widodo tidak terlibat kasus penculikan sehingga pantas memimpin, serta diharapkan mampu menuntaskan kasus tersebut.

"Tetapi, kalau Pak Prabowo (terpilih) pasti akan tertutup untuk menyelesaikan masalah ini. Jika negara ini tidak ada prahara HAM, maka harus pilih Jokowi," tandasnya.

Hasil penyelidikan proyustisia Komnas HAM yang dirilis pada 2006 menyebutkan bahwa kasus penghilangan paksa beberapa aktivis kurun 1997-1998 dilakukan oleh tim mawar Kopassus pimpinan Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

Pun hasil penyelidikan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses hukum, sekaligus kelanjutan dari keputusan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI pada 1998. Kala itu, DKP mengambil keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat Prabowo sebagai perwira tinggi ABRI bersama Kivlan Zen dan Chairawan.

Demikian sikap politik Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Acara yang dihadiri puluhan keluarga dan kerabat korban, itu juga mengusung tagline 'Kembalikan Kawan Kami, Kalahkan Capres Pelanggar HAM'.

Ketua Dewan Penasehat Badan Pekerja IKOHI Mugiyanto mengatakan selama puluhan tahun keluarga korban mengalami stigma dan diskriminasi akibat propaganda rezim Orde Baru. Dalam realitasnya, rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM justru menjadi pihak yang dipersalahkan oleh pemerintahan otoriter.

Meski demikian, sambung dia, pihak keluarga korban tidak berhenti untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan kasus serupa tidak terulang. Tidak dimungkiri pula korban dan keluarga korban menjadi kelompok masyarakat yang rentan, serta mencederai martabat dan kehormatannya.

"Namun, realitas politik nasional saat ini justru semakin memperkuat posisi para pelaku pelanggar HAM. Mereka menguasai instrumen-instrumen politik di parlemen melalui kepemilikan partai politik yang berkompetisi pada ajang demokrasi pemilu di era reformasi selama dua dekade ini," ujar Mugiyanto.

Pilpres 2019, terang dia, kembali diikuti dua kandidat sebagaimana Pemilu 2014, yaitu capres Joko Widodo dan penantangnya, Prabowo Subianto, terduga kuat penghilangan paksa aktivis demokrasi 1997-1998. Bahkan, disahkannya Prabowo oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai capres sejatinya telah melukai para korban pelanggaran HAM dan keluarganya.

Baca juga: Punya Survei Internal, Prabowo: Kita Belum Mau Umumkan

"Karena itu, demi terus memperjuangkan hak, harkat, dan martabat korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, IKOHI bersikap bahwa capres pelanggar HAM harus dikalahkan agar peluang pengadilan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru tetap terbuka," katanya.

Penuntasan perkara terkait insiden berdarah pada 1997-1998, belum jelas. Tercatat ada 9 aktivis korban penculikan yang akhirnya dibebaskan. Sedangkan 13 aktivis lain yang juga mengalami kekerasan serupa hingga kini belum ditemukan. (OL-6)