Perubahan Status Keamanan Politik di Papua Solusi Menumpas KKSB

KEBERADAAN kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang memiliki senjata api ilegal untuk melakukan pemberontakan harus segera ditumpas. Intinya, tidak boleh ada toleransi terhadap kelompok manapun yang terbukti mengancam kedaulatan negara.

Demikian pernyataan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (11/3). Contoh KKSB itu ialah kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya di Papua.

Menurutnya, pengubahan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB), seperti yang selama ini disebut Korps Bhayangkara menjadi KKSB, diprediksi tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penanganannya.

Aidi lebih setuju jika status eskalasi ancaman secara politik di Papua ditingkatkan menjadi darurat militer. Selama ini, status penanganan masih berada di level tertib sipil atau menekankan pada upaya polisioner, polisi di depan dan TNI mendukung di belakang.

"Yang bisa meningkatkan eskalasi status itu ialah negara, dalam hal ini persetujuan DPR dengan presiden. Jadi bukan di Papua, karena di sini kita hanya pelaksana saja. Kenapa? Karena faktanya ada sekelompok orang yang angkat senjata, melakukan pemberontakan, dan mengancam kedaulatan negara," ujarnya.

Aidi menambahkan TNI dalam insiden di Papua tidak mengenal istilah KKB. TNI pun selalu menyebut kelompok pemberontak yang sudah membunuh puluhan prajurit dengan istilah KKSB.

"Kalau kriminal pengertiannya ialah suatu tindakan kekerasan yang biasanya dipicu persoalan finansial, ekonomi. Tapi jika persoalan itu sudah merongrong kedaulatan negara, ya sudah tentu separatis, TNI harus di depan," pungkasnya.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari