Serangan Fajar di Masa Tenang Jadi Perhatian Bawaslu

BADAN Pengawas Pemilu memperketat pengawasan di masa tenang Pemilu 2019. Hal itu sebagai antisipasi ‘serangan fajar’ saat masa tenang.

“Politik uang saat memasuki tahapan minggu tenang memang menjadi kerawanan, dan itu sudah diantisipasi Bawaslu. Kami sudah mendesain kegiatan yang mengarah pada pencegahan,” jelas anggota Bawaslu Bidang Penindakan Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Salah satu upaya pencegahan yang bakal dilakukan Bawaslu ialah patroli pengawasan. Upaya itu pernah diterapkan pada Pilkada 2018 dan mendapatkan apresiasi masyarakat.

“Kita khawatir pada hari tenang itu membuat peserta menjadi tidak tenang karena akan memanfaatkan tiga hari menjelang hari H untuk melakukan upaya pembujukan kepada pemilih dengan memberikan uang atau barang lainnya,” ujar Ratna.

Ia memastikan pengawasan dan penindakan di masa tenang akan lebih tegas ketimbang masa kampanye. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur siapa saja bisa ditindak jika melakukan politik uang, tak terbatas pada peserta, pelaksana, maupun tim kampanye.

“Subjeknya menjadi luas sehingga akan memudahkan kita melakukan penindakan jika terbukti ada peristiwa politik uang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan ada inovasi politik uang di Pemilu 2019. Baik memberi uang kepada pemilih atau cara tersembunyi lainnya.

“Politik uang tentu akan semakin berkembang, kita harus meningkatkan daya kritis untuk mengungkap inovasi baru politik uang itu,” katanya dalam kesempatan sama.

Dia menyebut politik uang sering terjadi di pemilu legislatif. Pasalnya, masyarakat berfokus pada pilpres ketimbang pileg.

“Dihadapkan pada 16 pilihan (partai politik) yang memungkinkan pemilih bingung untuk memilih caleg dari suatu partai. Karena gagasan kandidat hampir tidak ada bedanya dan ketarik soal pilpres. Ini yang membuat mereka lebih pilih yang pasti-pasti saja,” terang Bahtiar. (Ins/P-2)