Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WASEKJEN Demokrat Rachland Nashidik mengatakan Andi Arief telah menyampaikan keinginannya mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Tetapi, nasib Andi masih menunggu keputusan dari Ketum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bagi yang ingin Andi cepat-cepat dihukum, tolong agak bersabar karena dalam memutuskan ini ada dua hal. Pertama perkembangan mengenai diri Andi dan kedua kebijaksanaan yang diputuskan Ketum kami," ujar Rachland usai mendampingi Andi Arief di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Rabu (6/3).
Menurut Rachland, tentunya SBY telah mengetahui kasus dan pengunduran diri Andi Arief dari pemberitaan media. Tetapi, ia merasa hal tersebut harus disampaikan secara langsung.
Ia mengaku belum menemukan waktu yang tepat untuk melaporkan langsung pengunduran diri Andi Arief kepada SBY yang mendampingi istrinya menjalani pengobatan di Singapura.
Baca juga: Kasus Andi Arief tak Dilanjutkan ke Penyidikan
Sementara itu, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebutnya telah mengetahui perkara tersebut, tetapi pengambilan keputusan tetap di tangan ketua umum.
Rachland mengatakan Andi Arief selain mengungkapkan keinginan mengundurkan diri juga menyampaikan permintaan maaf dan menyesal karena mengecewakan banyak orang.
"Menurut saya sikap bertanggung jawab seperti itu pantas dihargai," ucap Rachland.
Ada pun setelah diperbolehkan pulang pada Selasa (5/3) malam, Andi Arief kembali menyambangi Kantor BNN untuk memulai rehabilitasi pada Rabu (6/3) sore. (OL-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved