Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDAFTARAN calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) segera dilakukan mulai 6-12 Maret. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya harus berhati-hati dalam melakukan rekrutmen KPPS.
"Jangan sampai mereka yang terindikasi terkait partai politik atau mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Itu yang harus betul-betul kita hati-hati, karena KPPS merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Sekaligus mulainya penghitungan suara itu kan dari situ," ujarnya saat dihubungi, Jakarta, Senin (4/3).
Pramono juga menuturkan jangan sampai salah merekrut anggota KPPS yang nantinya bisa menimbulkan kecurangan.
"Kalau di KPPS terjadi manipulasi maka sampai atas akan termanipulasi semua. Meskipun ada mekanisme koreksi di atasnya tapi kalau terlalu banyak bocoran akan menjadi berat untuk mengoreksi," terangnya.
Baca juga: Saksi Pertanyakan Legalitas KPPS di Mimika
Penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dilakukan 29 Maret-10 April. Anggota KPPS, kata Pramono, tergantung jumlah TPS di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.
"Karena itu jumlah KPPS di suatu KPU Kab/Kota mengikuti jumlah TPS-nya," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono berharap ada kombinasi antara KPPS yang sudah berpengalaman dengan yang baru untuk memutus mata rantai kecurangan.
"Karena selama ini kecurangan-kecurangan itu banyak terjadi di tingkat KPPS sehingga sebagian besar dari mereka sudah terkena aturan dua periode," ungkapnya.
Semua partai politik dan tim pasangan calon presiden juga calon-calon DPD yang melakukan perekrutan saksi-saksi di tingkat TPS juga perlu diperhatikan KPU.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved