Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tingkat perekaman E-KTP hingga saat ini berada di angka 97,7%. Ia menargetkan, bisa mencapai angka 98%.
Hal tersebut disampaikan Tjahjo saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Hotel Golden View, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/2).
Baca juga: Nama Prabowo Hingga Rocky Gerung Disebut dalam Dakwaan Ratna
“Ternyata kondisi geografis kita kondisi masyarakat kita yang bekerja, yang bolak balik di luar negeri itu belum secara maksimal terakomodasi dengan baik. Tapi minimal target kami sampai 98 % bisa ikut mendukung tingkat prtisipasi politik masyaarakat di dalam Pemilu,” papar Tjaho.
Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan dengan perekaman E-KTP yang hampir 98% bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat tercapai.
“Mudah-mudahan target KPU yang kita dukung bersama minimal 78 % untuk Pileg dan Pilpres Serentak akan bisa terwujud dengan baik,” ujar Tjahjo Kumolo
Berkaca pada Pemilu sebelum-sebelumnya, Mendagri mengatakan, tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu 1955 dapat dibilang tergolong paling tinggi. Selanjutnya, setelah reformasi, hingga pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 74.
“Karena kunci suksesnya sebuah proses konsolidasi demokrasi yang namanya Pemilu itu tingkat partisipasi politik masyarakat itu harus secara maksimal,” ujar Tjahjo.
Tugas utama Pemerintah setiap 5 (lima) tahun, sambung Tjahjo, adalah bagaimana secara bersama-sama membantu suksesnya peran penyelenggara, di antaranya KPU dan Bawaslu, dalam penyelenggaraan Pemilu. Tugas pemerintah pusat dan tugas pemerintah daerah, termasuk TNI-Polri membantu apa-apa yang dibutuhkan dalam tugas melancarkan KPU dalam pelaksanaan Pemilu.
“Kami mengapresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang telah sukses mengadakan Pilkada Serentak di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi dengan segala dinamikanya. Semua Pilkada ini telah berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Tjahjo.
Untuk itu, dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, Tjahjo juga meminta kepada, seluruh pihak untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya secara demokratis.
“Mari kita bersama-sama supaya target KPU yang minimal 78% ini akan bisa terwujud dengan baik,” ucap Mendagri.
Baca juga: JK Jamin Jokowi tidak Akan Otoriter
Selanjutnya, menyoal kewaspadaan, Tjahjo meyakini bahwa seluruh pihak siap dalam upaya mendukung kesuksesan Pemilu, dengan melakukan deteksi dini dalam konteks kewaspadaan.
“Para Gubernur, Bupati/Wali Kota percayakan itu kepada TNI/Polri. Netralitas TNI yang sudah ada SOP-nya dalam tugas-tugas keamanan, juga kepada Kepolisian dalam rangka tugas-tugas pengamanan Pemilu, termasuk Kejaksaan dan koordinasi penuh dengan Panwas yang ada di daerah,” pungkas Tjahjo. (OL-6)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved