Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
TAHAPAN penghitungan suara dianggap sebagai situasi yang paling rawan dalam proses Pemilu 2019 mendatang.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, seluruh penyelenggara pemilu dan aparat harus mampu memetakan daerah dan tahapan yang rawan tersebut untuk mengantisipasi persoalan yang muncul.
“Karena kunci kerawanan ada di penghitungan suara. Apalagi dibutuhkan 11 menit per orang. Kemudian per TPS apakah bisa selesai pukul 23.00-24.00 WIB, itulah kunci kerawanan,” ujarnya seusai acara Rapat Koordinasi Kepala Divisi Propam Polri dan Rakortek POM TNI-Polri se-Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.
Ia menyebutkan, setiap institusi yang terlibat pemilu mempunyai peranan dalam mengantisipasi kerawanan tersebut. Untuk pengamanan, kepolisian yang bertanggung jawab. “Sementara KPU dan Kementerian Dalam Negeri punya peran untuk melakukan pemetaan,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk kewilayahan, Tjahjo menyebutkan Papua termasuk daerah rawan karena di sana masih menggunakan sistem noken.
Selain itu, kondisi geografis di Papua juga menjadi tantangan tambahan agar perhelatan pemilu serentak tetap berjalan kondusif dan aman. Tjahjo mengimbau kepada semua pihak, termasuk TNI-Polri ikut menyosialisasikan penggunaan hak pilih kepada masyarakat.
“Kalau dengan sistem noken, ya tetap dilakukan dengan demokratis juga. Itu (suara) mewakili warga dan bisa dihitung secara detail,” ujarnya.
Netralitas TNI/Polri
Pada kesempatan itu, Tjahjo menegaskan, pemerintah juga menjamin netralitas TNI-Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurutnya, pihak keamanan hanya intens melakukan upaya deteksi dini guna menjaga stabilitas keamanan.
“Karena netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu, serta konsistensi melaksanakan tahapan-tahapan pemilu,” jelasnya.
Menurut dia, aparat keamanan juga punya andil agar nantinya masyarakat bersedia mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna menyalurkan hak pilihnya secara demokratis.
“Langkah itu pun diyakini dapat menjadi indikator suksesnya ajang lima tahunan tersebut,” ujarnya. (Gol/P-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved