Menkominfo tidak Langgar Pidana Pemilu

BAWASLU menghentikan penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilu terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Bawaslu menilai laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

“Status laporan tidak dapat ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu Abhan.
Bawaslu berpendapat laporan dengan nomor registrasi 12/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Yeyet Nurhayati itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

Sebelum mengambil keputusan, ­Bawaslu sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk pelapor dan Rudiantara selaku terlapor. Bawaslu memanggil Rudiantara pada Senin, 18 Februari 2019. Rudiantara dicecar 30 pertanyaan oleh Bawaslu.

“Ada tiga puluhan (pertanyaan),” ujar Rudiantara, Senin (18/2).
Ia merinci beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertama soal adanya atribut pemilihan presiden dalam acara Kemenkominfo yang digagas Rudiantara.

Kedua, perihal identitas calon ­presiden saat acara berlangsung sebab ada dugaan pernyataan Rudiantara menguntungkan salah satu kontestan pemilihan ­presiden.

Menkominfo membantah semua pertanyaan tersebut. Ia menjelaskan apa adanya terkait dengan pernyataan yang dikemukakan sebelumnya. “Ya enggak ada semuanya, memang bukan acaranya untuk kampanye,” ujar dia.

Masalah ini bermula ketika Rudiantara meminta para pegawai Kemenkominfo memilih salah satu dari dua pilihan desain stiker, yang diberi nomor urut 1 dan 2.

Sistem pemilihan berdasarkan pemungutan suara. Rudiantara mengatakan pemungutan suara kali ini tidak ada hubungannya dengan pilpres.

Menurut hasil pemungutan suara, ternyata lebih banyak pegawai yang memilih desain stiker nomor 2. ­Rudiantara memanggil salah satu ASN yang memilih nomor 2 ke panggung. Di panggung, dia bertanya mengapa sang ASN memilih nomor 2.

Sang ASN lalu menjawab pertanyaan itu, mengira bahwa pertanyaan Rudiantara ialah terkait dengan pilihannya dalam pilpres.

Rudiantara lantas menegaskan perta-nyaannya merujuk pada alasan memilih opsi desain stiker nomor 1 atau stiker nomor 2, bukan opsi terkait dengan pilpres. (Ins/Ant/P-1)