Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, menilai waktu pemberian uang THR (tunjangan hari raya) Idul Fitri 2019, normal.
"Saya pikir masih normal. Tidak perlu dibesar-besarin yang penting bisa di trust ke belakang. Bagaimana 5 tahun sebelumnya. Ada enggak yang ditunda. Kalau THR ditunda, rakyat bisa marah," ungkapnya yang ditemui di sebuah acara di Bogor, Sabtu (23/2) sore.
Seperti diberitakan, pemberian THR untuk PNS aktif dan para pensiunan tahun ini ini ditanggapi miring karena waktunya hampir bersamaan dengan pemilihan umum presiden, calon legislatif, dan DPD.
"Sulit juga kita mengatakan ini ada politisnya atau tidak. Tapi memang biasanya begitu, karena rakyat juga butuh THR. Masa mau disampaikan setelah lebaran. Jadi saya pikir ini harus ada pencerahan, sosialisasi yang bagus," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Baca juga: Presiden Tegaskan THR Diberikan Mendekati Lebaran
Soal THR ini banyak dibicarakan, lanjutnya, karena kebetulan puasa jatuhnya pada bulan Mei dan biasanya THR itu diberikan pada saat menjelang lebaran.
"Lebaran jatuhnya pada Juni, biasanya dua minggu sebelumnya, memang begitu kebiasaannya. Tapi ada juga yang berpendapat, beberapa perusahaan yang memberikan satu bulan sebelumnya," pungkasnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved