Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengambil alih tugas tujuh KPU kabupaten/kota yang hingga kini belum ada ketua dan komisionernya. Tujuh kabupaten/kota itu ialah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Nduga, Mimika, Paniai, dan Waropen.
"Untuk mengisi kekosongan komisionernya, KPU Papua langsung menangani. Kami mendapat petunjuk langsung dari KPU RI untuk mengisi kekosongan," kata Ketua KPU Provinsi Papua Teodorus Kossay, Minggu (3/2).
Baca juga: Jelang Pemilu 2019, Komisioner KPU NTT Masih Kosong
Ia mengatakan tujuh KPU kabupaten itu akan diambil alih, sambil menunggu proses di PTUN, terkait seleksi komisioner KPU kabupaten yang belum tuntas.
"Proses di PTUN yang saat ini menurut informasi, masyarakat lagi banding ke PTUN Makassar, sehingga sambil menunggu, KPU RI memerintahkan kami untuk mengisi kekosongan," ujarnya. Ia mengharapkan dalam waktu yang tidak lama, sudah ada komisioner KPU kabupaten untuk mempersiapkan agenda pemilihan umum yang nantinya dilakukan 17 April mendatang. Hal itu menyusul agar segera dilakukan penguatan kapasitas PPD,PPS, KPPS agar mereka tidak bermain-main dan juga tidak diiming oleh godaan-godaan terkait pemilihan mendatang.
"Kita segera lakukan penguatan kapasitas, mental mereka harus baik, moral harus baik supaya menyelenggarakan pemilu yang profesional, sambil menunggu proses hukum di PTUN terkait dengan seleksi anggota KPU," katanya. (Ant/OL-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved