Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KETUA DPD Oesman Sapta Odang (OSO) tetap kukuh untuk tidak mundur dari kepengurusan partai Hanura. Meski KPU mengancam akan mencoret namanya dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI di pemilu 2019 bila ia tidak mundur hingga 22 Januari 2019 pukul 24:00 wib.
"Saya tidak akan mundur itu prinsip saya. Selagi KPU tidak menjalankan perintah konstitusi. Tidak melaksanakan TUN, Bawaslu dan MA dan tidak ada masalah dengan MK kita dukung, bahkan MA juga mendukung. Tapi keputusan MK tidak bisa dipelintir berlaku surut. Keputusan Mk berlaku kedepan tahun 2024," ujar OSO, di hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, (22/1).
OSO meminta KPU untuk kembali membaca dan mengikuti amar putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. Menurutnya itu belum bisa diberlakukan saat ini.
Baca juga : Teguran Presiden Ke KPU Jadi Langkah Terakhir OSO Ikut Pileg 2019
"Baca dong amar putusan MK, jadi jangan dipelintir jadi bukan saya pribadi untuk mempertahankan diri saya sendiri, tidak. Ini kepentingan hukum kepentingan negara, dan ini tidak merasakan milik negara hukum KPU ini," ujar OSO.
Hal itu yang dikatakan OSO membuatnya enggan patuh pada KPU. Ia merasa KPU juga tidak patuh pada aturan hukum yang ada.
"Itu sebabnya saya bilang saya tidak akan pernah patuh terhadap KPU jika KPU tidak patuh kepada hukum negara ini. Tapi begitu KPU patuh hukum saya akan ikut KPU," ujar OSO. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak.
Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved