Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU RI memastikan akan menggunakan kotak suara transparan pada Pilkada 2018, meski tidak akan secara penuh. Hal itu sekaligus akan menjadi persiapan awal penggunaan kotak transparan di Pemilu 2019.
"Ya nanti ada kotak suara transparan," terang Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (22/6).
Sebanyak 171 daerah tidak akan secara penuh menggunakan kotak suara transparan karena sifatnya yang hanya melengkapi kekurangan kotak suara lama yang berbahan kardus dan aluminum.
"Tapi, misal dari lima kotak suara dalam satu TPS itu semuanya transparan. Karena pengadaan hanya melengkapi yang kurang. Masih ada kotak suara lama masih bisa digunakan," kata Wahyu.
Wahyu tak bisa merinci secara pasti berapa ribu kotak suara transparan yang diproduksi untuk pilkada tahun ini. Namun, Wahyu memastikan kotak suara transparan yang digunakan tahun ini juga akan digunakan pada pemilu tahun depan.
Kotak suara transparan ini pun menurut Wahyu tidak benar-benar transparan di semua sisi. Bahan yang transparan hanya akan terdapat pada satu sisi saja. Sementara lima sisi lainnya tidak transparan.
"Ya seperti kaleng kerupuk gitulah. Hanya satu saja yang transparan bisa kelihatan dalamnya. Tapi sisi lainnya tidak tembus pandang," jelasnya.
Kotak suara transparan sebetulnya tidak wajib digunakan pada pilkada karena peruntukannya tidak diatur dalam Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada melainkan diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI KPU menyetujui usulan DPR untuk menggunakan kotak suara transparan digunakan pada Pilkada 2018 sebagai bentuk uji coba sekaligus pengadaan untuk persiapan awal Pemilu 2019. Sehingga saat Pemilu 2019, pengadaan kotak suara diharapkan bisa menjadi lebih ringan karena sudah tersedia sebagian pada pilkada. (OL-5)
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
(KPU) berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk menentukan rumah sakit milik pemerintah mana yang bakal digunakan untuk tes kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
NAMA Menteri BUMN Erick Thohir terus digadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Apalagi dengan kepastian Muhaimin Iskandar
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menanggapi dirinya masuk sebagai usulan calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024
Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang dinamika elektoral tokoh menjelang Pilpres 2024. mayoritas pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lebih mendukung Ganjar Pranowo
Ia menilai merusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu seharusnya tak boleh terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved