Politik Dan Hukum

Kemendagri Segera Gandeng Pakar Bahas Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.

OTT di Mandailing Natal, KPK Endus 2 Klaster Penerimaan

Budi mengatakan, aliran dana dalam OTT ini berkaitan dengan proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.

HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Megawati dan Jokowi Masuk Daftar Undangan

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205

Warakawuri dan Prajurit Cacat akibat Tugas Operasi Dapat Rumah

Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan rumah nondinas dan santunan pendidikan kepada para warakawuri serta prajurit yang mengalami cacat akibat penugasan operasi.

Anggota DPR Kritik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu: Sebut Paradoks dan 'Lompat Pagar'

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah

Hasto Ungkap Kegiatan di Rutan, 'Melarung' dan Puasa yang Jadi Tren di Kalangan Tahanan

Hasto Kristiyanto mengungkapkan masih menjalani tradisi melarung dan berpuasa selama ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

OTT di Mandailing Natal Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.

KPK: OTT di Mandailing Natal, 6 Orang Ditangkap

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.

Kejagung Perlu Periksa Nadiem Lagi, Keterlibatan Pihak Lain Bisa Terungkap 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa kembali Nadiem Makarim

KPK Lakukan OTT di Medan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.

DPR Pelajari Putusan Pemilu Terpisah, Harus Revisi UU atau Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.

Imigrasi Pastikan Posisi Nadiem Makarim masih di Indonesia

Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.

Dasco: DPR Masih Kaji Putusan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya masih mengkaji isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah

PP 24/2025 Jangan Dijadikan Transaksi Jual Beli Status Justice Collaborator

Penghargaan bagi saksi pelaku alias justice collaborator (JC) haruslah selektif. Ia mengatakan, PP justice collaborator jangan sampai dijadikan alat transaksi jual beli status JC.

Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC, Ini Orang yang Dibidik KPK

Pendalaman pihak lain dilakukan dengan menelusuri aliran dana dalam perkara ini. Nantinya, orang-orang yang menikmati uang diduga terkait kasus korupsi ini akan ketahuan.

KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tahun yang Sama Butuh Kerja Ekstra

KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2 Tahun, Siapa yang Pimpin Daerah di Masa Transisi?

pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024  berakhir?

Kejagung Pastikan MoU Soal Penyadapan tak Masuk Ranah Privasi Publik

Penyadapan hanya boleh dilakukan dalam proses penegakan hukum. Itu, kata dia, tidak bisa sembarangan digunakan untuk mengintai pembicaraan masyarakat umum.

Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Berpeluang Panggil Perwakilan Google

Pemeriksaan pihak Google bisa membatu penyidik mendalami proses pengadaan sistem chromebook di Kemendikbudristek.

Jeda Pemilu Nasional dan Lokal Beri Ruang Partai Lakukan Rekrutmen yang Lebih Baik

MK memberikan jeda waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2,5 tahun untuk pemilu lokal mulai 2029 sejak pemilu tingkat nasional rampung yang ditandai dengan proses pelantikan.

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia