Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KUNCUP mawar merah muda dibagikan massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Antikorupsi kepada empat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Bambang Widjojanto (BW), di depan lobi Gedung KPK. Hal itu sebagai wujud kecintaan terhadap Bambang yang hendak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, kemarin.
Massa yang beraksi sejak pagi itu berbaur dengan pimpinan dan karyawan KPK. Mereka membuat lingkaran mengelilingi Bambang, tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng, tahun 2010.
Mantan advokat itu mengenakan kemeja hitam lengan panjang yang dibalut dengan jaket hitam, berdiri berdampingan dengan Ketua KPK Abraham Samad.
Sembari memegang sekuncup mawar merah muda, Bambang meminta doa dari seluruh karyawan dan masyarakat supaya pemeriksaannya kali ini berlangsung lancar.
Bambang sempat memberikan orasi singkat dengan suara lantang."Teman-teman yang saya hormati, assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau toh akibat terberat adalah saya harus meninggalkan jasad saya, akan saya ambil, tapi saya percaya Allah di pihak orang yang benar. Doa orang-orang duafa dan tertindas yang akan menyelamatkan negeri ini.Saya pergi untuk kembali.Jadi, jangan dibikin serius.Terima kasih atas apresiasi teman-teman semua," ujarnya sambil menegakkan kepala menghadap langit-langit lobi gedung.
Abraham Samad, sambil merangkul Bambang, menegaskan proses hukum yang menimpa BW dan pimpinan KPK saat ini merupakan risiko yang harus ditanggung dalam menjalankan tugas memberantas korupsi di negeri ini. Pihaknya tidak akan pernah surut untuk memberantas korupsi.
"Apa yang menimpa Pak BW dan pimpinan KPK adalah risiko perjalanan panjang memberantas korupsi di negara ini. Saya hanya ingin mengatakan, marilah kita berdoa agar KPK tetap berdiri seperti sekarang ini."
Sekitar pukul 11.10 WIB, BW memasuki mobil Innova warna silver dengan nomor polisi B 1699 UOK. Sebelum menutup pintu mobil, ia menegaskan ingin memenuhi panggilan penyidik untuk menunjukkan kelasnya sebagai penegak hukum yang taat pada hukum. "Saya selaku pimpinan penegak hukum akan datang menunjukkan kelas bahwa penegak hukum akan taat pada hukum," tegasnya.
Semua pasang mata memperhatikan BW sampai kendaraan yang membawanya menuju Jalan Trunojoyo, meninggalkan gedung antikorupsi. Setelah itu, semua yang menyaksikan kepergian BW tampak termenung dan sesekali wajah Abraham Samad menjadi tujuan tatapan massa.(P-3)
PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) menilai status pengemudi (driver) ojek online (ojol) sebagai mitra lebih realistis.
Pemerintah berencana menyediakan 2.000 unit rumah subsidi khusus untuk pengemudi ojek online
Driver ojek online (ojol) meluapkan kegembiraan mereka saat mengetahui bonus hari raya (BHR) resmi dicairkan Sabtu, (22/3).
Kebijakan semacam ini bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang menjamin kebebasan bekerja bagi seluruh warga negara.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau agar perusahaan jasa layanan angkutan berbasis daring untuk memberikan Bantuan Hari Raya (BHR) kepada para mitra
Pimpinan Aliansi Pengemudi Online Bersatu, Kemed menyebutkan bahwa carut-marut persoalan transportasi online ini berawal dari ketidakpatuhan aplikator para aplikator.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengeklaim pihaknya tidak mengenakan komisi lebih dari 20% kepada mitra pengemudi ojek online (ojol).
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan antara komunitas ojek online (ojol) dengan pihak aplikator.
Gojek (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) memastikan pelayanan di aplikasi tetap berjalan seperti biasa meskipun ada aksi demonstrasi ojek online.
Aksi demonstrasi ojek online pada 20 Mei 2025, adalah sebuah gambaran bagaimana pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja formal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved