Politik Dan Hukum

DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Pemerintah Bahas Pemilu Terpisah

DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.

Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Panggil 2 Perwakilan Google

Harli enggan memerinci nama marketing Google yang akan diperiksa, besok. Satu orang lagi merupakan pegawai humas Google, yang sejatinya sudah dipanggil, namun mangkir.

NasDem Minta Kemenlu Evaluasi Prosedur Evaluasi WNI di Negara Konflik

Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.

KPK Diminta Segera Periksa Gubernur Sumut Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Jalan

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa KPK dengan konsep follow the money,.

Putusan MK Wujudkan Pemilu Ramah HAM

Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.

Polisi Buru KKB Pelaku Penganiayaan Anggota Polres Intan Jaya

Tim Satgas Ops Damai Cartenz telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan informasi lanjutan.

Kepala Dinas PU Sumut Diyakini tak Bermain Sendiri

Lakso meminta KPK tidak pandang bulu dalam penanganan kasus ini. Semua pihak diharap disikat, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Soal Keputusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, AHY: Utamakan Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas

AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Komnas HAM Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 

Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal

PKS Dukung Prabowo Bawa Indonesia Swasembada Energi

Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Nadiem Makarim Dicekal ke LN, Menteri Imipas: tak Wajib Diberi Tahu

MENTERI Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim yang dicekal ke luar negeri.

Pakar Hukum: Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Pusat dan Daerah Tidak Bertentangan dengan UUD 45

Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.

Resmikan Proyek Ekosistem Industri Baterai EV, Prabowo Singgung Peran Jokowi

Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.

JPPR Sebut Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Dapat Turunkan Praktik Politik Uang

Mita menurutkan dengan adanya jeda antara pemilu lokal dan nasional, proses pemutakhiran data pemilih tidak terputus dalam konteks 5 tahunan.

Respons Putusan MK, Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Idealnya Dibahas melalui Pansus

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI  Aria Bima, menilai Aria menilai putusan MK membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang baru secara lebih menyeluruh.

Kejagung Gandeng Provider untuk Penyadapan, Gerindra: Harus Transparan

“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”

Dampak Putusan MK, DPR Bahas Perpanjangan Jabatan DPRD secara Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, PKS: Hati-hati Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Jazuli menegaskan DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

Eks Penyidik KPK: Proyek Jalan Memang Jadi Ladang Korupsi

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.

DPR sebut Putusan MK Langgar Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia