Angka Lima

ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir. Tentu yang saya maksud bukan Pancasila karena usia Pancasila lebih dari satu dekade. Angka lima yang saya maksud ialah capaian pertumbuhan ekonomi kita sejak 2015 hingga 2025. Angka lima seperti sudah cukup menjadi jangkar optimisme perekonomian Indonesia.

Lihatlah, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,4%-5,8%. Bank Indonesia memproyeksikan sekitar 5,3%. Ekonom Indef dan kalangan dunia usaha, seperti Apindo, mematok angka yang sedikit lebih rendah, tetapi tetap berada di rentang yang sama, yakni sekitar 5%. Bahkan, lembaga internasional seperti IMF dan OECD, yang cenderung berhati-hati, masih melihat Indonesia tumbuh stabil di kisaran itu.

Perbedaan proyeksi tersebut sesungguhnya tidak mengubah satu kesimpulan penting bahwa Indonesia diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2026. Angka 5 menjadi konsensus. Bukan angka spektakuler, melainkan cukup solid di tengah ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, dan volatilitas pasar keuangan.

Apalagi, pada akhir pekan lalu, dunia diguncang oleh sebuah serangan 'aneh' Amerika Serikat (AS) ke Venezuela. Presiden Donald Trump mendalilkan serangan itu sebagai upaya mencegah 'teror narkoba' yang 'dipimpin' oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Karena itu, Trump menangkap Maduro dan istrinya untuk dibawa dan diadili di AS. Kurang aneh bagaimana lagi?

Namun, banyak yang meyakini bahwa langkah Trump menyerang Venezuela dan menerungku Maduro itu punya maksud telanjang, bukan sekadar urusan narkoba: menguasai minyak Venezuela. Negeri di Benua Amerika itu merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Jika begitu keadaannya, tantangan perekonomian global yang 'kurang diperhitungkan' bisa memengaruhi perekonomian kita bakal berubah drastis. Karena itu, sikap optimisme yang ditunjukkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa ekonomi kita bisa tumbuh hingga 6% pada tahun ini sepertinya harus dikoreksi.

Optimisme itu memang tidak datang dari ruang hampa. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama pertumbuhan, ditopang oleh struktur demografi yang relatif muda. Investasi menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya iklim usaha pascapandemi. Ekspor masih memberikan kontribusi meskipun tidak sekuat periode lonjakan harga komoditas beberapa tahun lalu. Inflasi relatif terkendali dalam target Bank Indonesia dan surplus neraca perdagangan yang sempat menguat menjelang akhir 2025 memberikan sinyal stabilitas sektor eksternal.

Namun, pertumbuhan di angka 5 juga menyimpan pertanyaan mendasar, yaitu apakah kita sekadar berpuas diri karena mampu bertahan atau berani mengoreksi struktur ekonomi agar bisa melompat lebih tinggi? Selain itu, apakah jalan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat cukup disangga oleh angka 5?

Ketergantungan berlebih pada konsumsi domestik, misalnya, membuat perekonomian rentan ketika daya beli tertekan. Konsumsi memang penyangga, tetapi bukan lokomotif transformasi. Di sisi lain, tanda-tanda deindustrialisasi dini, stagnasi produktivitas, serta tekanan terhadap kelas menengah menjadi peringatan bahwa fondasi jangka panjang belum sepenuhnya kukuh. Pertumbuhan yang stabil belum tentu identik dengan pertumbuhan yang berkualitas.

Risiko eksternal juga belum sepenuhnya mereda. Perlambatan ekonomi global, ketegangan perdagangan, dan serangan AS ke Venezuela berpotensi menekan ekspor dan aliran investasi. Dalam konteks itu, proyeksi lembaga internasional yang lebih konservatif seharusnya dibaca bukan sebagai pesimisme, melainkan sebagai pengingat agar Indonesia tidak terlena oleh stabilitas semu.

Karena itu, rekomendasi para ekonom patut dicermati. Reformasi struktural tidak bisa terus menjadi jargon tahunan. Peningkatan produktivitas, penguatan sektor manufaktur, dan perluasan basis investasi, termasuk investasi asing berkualitas, harus menjadi agenda nyata, bukan sekadar target di atas kertas. Pengembangan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, dan hilirisasi sumber daya alam perlu dijalankan secara konsisten agar nilai tambah benar-benar tinggal di dalam negeri.

Yang tak kalah penting, pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif. Angka makro yang baik akan kehilangan makna jika manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Ketimpangan yang melebar justru dapat menjadi penghambat pertumbuhan itu sendiri. Apalagi, sudah dalam kurun satu dekade terakhir, upaya perbaikan pemerataan ekonomi cenderung stagnan. Angka rasio gini yang seperti berhenti menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi pekerjaan yang butuh ikhtiar keras.

Tahun 2026, dengan segala proyeksi dan risikonya, tampaknya akan kembali menempatkan Indonesia pada persimpangan lama, yaitu bertahan nyaman di angka 5 atau berani membenahi struktur untuk menembus batas yang lebih tinggi. Stabilitas sudah kita miliki. Tantangannya kini bukan sekadar tumbuh, melainkan memastikan pertumbuhan itu kuat, adil, dan berkelanjutan.

Bila itu tantangan besarnya, butuh kerja banting tulang bagi pemerintah untuk menaklukkannya. Itu semua mesti terukur secara jelas, tidak cukup dengan pidato berapi-api di atas podium.