Pertobatan Ekologis

ADAKAH berita baik di sepanjang 2025? Ada, tapi kebanyakan dari luar negeri. Dari dalam negeri, kondisinya turun naik. Bahkan, lebih banyak turunnya, kata netizen. Apalagi dalam dua bulan terakhir, sejak bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terjadi, suara kritis dan makian merajalela.

Perilaku elite dalam merespons bencana menjadi musababnya. Mulai gestur pencitraan nirempati, menyangkal bahwa ada faktor kerusakan ekologis yang mendominasi penyebab bencana, hingga sikap merasa tersaingi oleh gerak cepat relawan dan influencer, ialah gambaran centang-perenang respons terhadap bencana.

Karena itu, banyak orang memburu berita baik dari luar sebagai perbandingan. Ada yang mengunggah pertanyaan berbau satire, 'tahukah Anda, negara pertama yang mengharamkan penebangan hutan?'. Lalu dijawab sendiri, 'Itulah Norwegia. Mereka negara pertama di dunia yang menerapkan zero deforestation. Parlemen mereka melarang pemerintah membeli produk apa pun (sawit, kayu, daging) yang rantai pasoknya merusak hutan tropis'.

Ada juga akun yang mengunggah kabar baik dari Portugal, yang menyediakan ratusan hektare lahan bagi gajah yang pensiun. Gajah-gajah eks sirkus yang pensiun pun bisa tenang hidup di alam bebas. Juga, muncul unggahan di sebuah akun media sosial berjudul Bye-Bye Cerobong Pekat di Inggris, untuk menggambarkan perubahan total menuju kebijakan berkelanjutan.

Negara tempat lahirnya Revolusi Industri itu, sejak Januari 2025, resmi menjadi negara pertama di dunia yang bebas total dari listrik batu bara. Pembangkit terakhir mereka yang bersumber dari listrik yang digerakkan batu bara, Ratcliffe on Soar, sudah dimatikan sejak Desember 2024. Pematian itu sebagai penanda akhir era 'kegelapan dalam terang'.

Itu semua sebagian berita baik. Masih ada berita baik lainnya, tapi tiga contoh di atas cukup untuk menjadi penanda bahwa mulai bangkit gerakan 'pertobatan ekologis' di berbagai belahan dunia. Bahkan, PBB menyebutkan (dengan riang gembira tentunya) bahwa penyembuhan lubang ozon menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Tinggal butuh waktu dua dekade lagi dari sekarang bagi lapisan ozon yang berlubang untuk kembali ke situasi 1980. Semua pertobatan ekologis itu dilakukan untuk mencegah bencana yang lebih luas dan mengerikan.

Namun, ironisnya, pada saat sejumlah negara mulai berlomba mencegah bencana, di negeri ini masih kerap orang dan pemangku kebijakan membaca bencana sebagai takdir, padahal ia lebih sering merupakan cermin. Banjir yang menenggelamkan (bahkan membinasakan) kampung, longsor yang merenggut nyawa, udara yang menyesakkan paru-paru kota, semuanya ialah pesan yang tak lagi berbisik. Ia berteriak. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mendengar, melainkan apakah kita bersedia bertobat.

Pertobatan ekologis bukan sekadar slogan hijau yang dipajang di baliho kebijakan. Ia laku batin dan laku publik, yakni perubahan cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam memandang alam. Selama ini, kita kerap memosisikan bumi sebagai objek penaklukan, bukan subjek persekutuan. Alam diperas atas nama pertumbuhan, lalu disisakan kerusakan atas nama kemajuan. Di titik inilah etika pembangunan kehilangan rohnya.

Padahal, Pancasila sejak mula menyimpan hikmah ekologis yang nyata. Ketuhanan mengajarkan kesadaran akan keterbatasan manusia di hadapan ciptaan. Kemanusiaan menuntut empati lintas generasi, bahwa anak cucu berhak atas bumi yang layak huni. Persatuan mengingatkan bahwa kerusakan di satu wilayah akan menjalar ke wilayah lain. Kerakyatan mengharuskan kebijakan yang mendengar jeritan warga terdampak. Keadilan sosial menolak distribusi manfaat yang timpang dan distribusi risiko yang kejam.

Tahun 2026 semestinya menjadi tahun pembalikan arah. Negara perlu berani mengakui bahwa sebagian kebijakan telah abai pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Izin yang longgar, tata ruang yang dilanggar, dan penegakan hukum yang tumpul telah membentuk lingkaran bencana. Pertobatan dimulai dari pengakuan, lalu dilanjutkan dengan koreksi.

Koreksi itu menuntut keberanian politik, dengan cara menata ulang kebijakan energi, pangan, dan infrastruktur agar berpijak pada sains ekologi; menghentikan praktik ekstraksi yang merusak; serta memulihkan ekosistem sebagai investasi peradaban, bukan biaya tambahan. Pembangunan tak boleh lagi menghitung laba tanpa menghitung luka.

Namun, negara tak semestinya berjalan sendiri. Warga pun dipanggil untuk beralih dari mentalitas konsumsi menuju tanggung jawab ekologis. Dari membuang menjadi merawat, dari mengambil menjadi menjaga. Pertobatan ekologis ialah kerja kolektif. Ia merupakan sebuah kontrak moral antara negara dan rakyat, antara generasi kini dan generasi nanti.

Jika bencana terus berulang, itu bukan karena alam murka, melainkan karena manusia lupa batas. Kerakusan menjadi laku hidup. Sudah cukup kebun sawit dengan 9 juta hektare. Nyatanya, dibuka lagi dan lagi, terus dan terus, hingga menyentuh 17 juta hektare. Kelebihan 8 juta hektare jelas bukan kebijakan. Ia kerakusan yang nyata, tanpa memedulikan efek ganda ekologisnya.

Tengoklah data Glibal Forest Watch. Lembaga itu menyitir sebuah kajian akademik yang memetakan pertukaran lahan hutan menjadi kebun sawit sejak 2000 hingga 2022 menemukan bahwa area yang awalnya hutan pada 2000 dan kemudian menjadi kebun sawit pada 2019 mencapai sekitar 3,09 juta hektare. Dari jumlah itu sekitar 2,13 juta ha dikonversi industri besar dan 0,72 juta ha oleh petani kecil. Rakus, bukan?

Karena itu, sebelum alam memaksa kita berhenti, lebih bijak bila kita memilih berubah. Tahun 2026 mestinya kita maknai sebagai momentum menegakkan kembali etika hidup bersama bumi. Hanya dengan pertobatan ekologis, negeri ini bisa menyelamatkan jiwa, bukan saja dari bencana, melainkan dari kehilangan nurani.

Kata Ebiet G Ade dalam Masih Ada Waktu yang dirilis pada 1988: 'Sampai kapankah gerangan, waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng. Semuanya terdiam. Semuanya menjawab: tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera lah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu'.