Tahun Lompatan Ekonomi

SETIAP datang pergantian tahun, kita selalu seperti sedang berdiri di ambang pintu. Di satu sisi kita ingin menutup pintu tahun sebelumnya dengan menyunggi optimisme yang tinggi. Namun, di sisi yang lain, kita juga masih digelayuti kecemasan ketika membuka pintu dan melangkah pada tahun yang baru.

Analogi itu kiranya pas untuk menggambarkan situasi perekonomian di Indonesia. Ada optimisme yang tetap dijaga saat memasuki 2026. Tahun 2025 memang kita lalui dengan napas yang tersengal, tetapi masih mampu mencatatkan angka-angka yang secara statistik layak mendapat nilai cukup.

Di tengah gejolak geopolitik global, ekonomi Indonesia pada akhir 2025 diproyeksikan masih mampu tumbuh sedikit di atas 5%. Realisasi investasi diyakini bisa menembus angka psikologis di atas Rp1.900 triliun, yang menandakan bahwa daya tarik magnet investasi belum sepenuhnya pudar. Hilirisasi juga diklaim mulai meneteskan nilai tambah.

Namun, di balik itu mencuat pula kecemasan klasik. Meski di atas kertas proyeksi ekonomi kita tampak berkilau, di ruang-ruang diskusi lain muncul sinyalemen bahwa angka makroekonomi yang kinclong itu hanyalah fasad. Tampak mukanya seolah kuat, tapi sejujurnya, fondasinya tak kuat-kuat amat.

Alhasil, angka-angka itu terasa hambar karena tidak membawa manfaat merata. Kalau kita lihat pada poin pertumbuhan ekonomi, misalnya, distribusinya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat. Ekonom sering bilang pertumbuhan ekonomi kita terlalu eksklusif dan tidak berkualitas. Apa tandanya? Ekonomi diklaim tumbuh, tapi angka pengangguran serta tingkat kemiskinan masih tinggi, disparitas pendapatan pun tetap jomplang.

Lalu, bagaimana dengan tahun ini? Memasuki 2026, pemerintah mematok target yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi dibidik 5,4%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sesumbar tidak sulit untuk mencapai pertumbuhan 6% tahun ini. Sektor manufaktur diharapkan menjadi tulang punggung dengan kontribusi yang meningkat melalui hilirisasi. Ekonomi digital juga diproyeksikan tumbuh dua digit.

Pemerintah tentu saja boleh dan memang harus optimistis. Namun, perlu menjadi catatan tebal bahwa ekonomi tidak tumbuh di ruang hampa. Ada situasi-situasi di sektor lain yang akan memberikan pengaruh sangat besar karena sesungguhnya ekonomi memiliki sifat 'penakut'. Ia membenci kegaduhan sekaligus alergi terhadap ketidakpastian.

Pengalaman tahun lalu telah menyuguhkan contoh yang nyata. Ketika suhu politik mendidih dan meledak menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus 2025, mesin ekonomi seolah mati mendadak. Kita bisa lihat bagaimana dinamika politik saat itu begitu cepat mampu memutus rantai pasok logistik. Secara data pun indeks kepercayaan konsumen langsung anjlok ke titik terendah dalam satu tahun terakhir.

Peristiwa itu menjadi alarm keras bahwa sehebat apa pun teknokrasi ekonomi merancang pertumbuhan, ia akan lumpuh seketika di hadapan instabilitas politik. Kerusuhan yang memandekkan roda ekonomi ketika itu ialah bukti bahwa ketidakadilan hukum dan sumbatan saluran politik bisa bertransformasi menjadi energi destruktif bagi ekonomi.

Begitu pun contoh-contoh lain di sektor penegakan dan kepastian hukum yang sumir telah menciptakan gangguan signifikan terhadap kerja-kerja ekonomi. Karena itu, peran krusial stabilitas politik serta penegakan hukum harus menjadi variabel yang tidak boleh disepelekan pemerintah jika ingin menggapai target-target besar di sektor ekonomi.

Target pertumbuhan 2026 akan kehilangan makna jika upaya untuk mencapainya terus-terusan direcoki manuver-manuver politik yang bisa memicu ketidakstabilan. Pun apabila praktik-praktik jahat semacam korupsi dan pungutan liar (pungli) tidak direspons dengan penegakan hukum yang tegas dan adil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi disertai indeks persepsi korupsi yang buruk ialah pertumbuhan yang rapuh. Alih-alih menciptakan kesejahteraan, ia malah menumbuhkan kesenjangan. Yang kaya makin kaya lantaran bisa dengan mudah mengakses pihak berkuasa, baik penguasa ekonomi maupun politik. Yang miskin tetap miskin karena terus terjebak dalam labirin birokrasi dan hukum yang korup.

Kalau diibaratkan ekonomi ialah tubuh, stabilitas politik dan supremasi hukum yang menjamin kepastian ialah roh atau jiwanya. Tubuh yang besar tanpa diimbangi dengan jiwa yang sehat hanya akan menjadi raga yang gontai. Gampang digoyang, tak sulit dijatuhkan.

Dengan demikian, 2026 ialah tahun pembuktian. Jika pemerintah tidak mampu merawat stabilitas politik, jika para elite gagal menahan syahwat politik yang sering kali tidak mengenal kata istirahat, jika negara enggan memperkuat pilar hukum tanpa kompromi, jangan harap mesin pertumbuhan bisa berputar pada kecepatan penuh.

Kita tahu target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi amat tinggi dalam empat tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan ekonomi bisa bertumbuh hingga 8% pada akhir masa kepemimpinannya pada 2029. Mau tidak mau, tahun ini harus bisa menghasilkan lompatan yang tinggi karena tahun lalu nyaris tidak ada lompatan berarti.

Untuk bisa melompat tinggi, salah satunya pastikan pilar-pilar penopang sektor ekonomi, termasuk stabilitas politik dan supremasi hukum, tidak boleh berpijak di atas tanah yang lembek. Tanpa itu, pertumbuhan mungkin hanya akan jadi angka di atas kertas, yang tidak cuma sulit direalisasikan, tapi juga gagal menyentuh piring-piring nasi rakyat kecil.