HASRAT untuk bermewah-mewah serupa virus. Layaknya korona yang hingga kini masih ada, ia gampang menular, mudah memapar. Banyak sekali yang suka bergaya wah, yang gemar memamerkannya dengan beragam cara. Istilah kerennya, flexing.
Flexing sebenarnya sudah lama menjadi tren. Tidak sedikit orang kaya yang demen mempertontonkan kekayaannya, yang hobi narsis. Namun, banyak pula orang superkaya yang lebih suka bergaya hidup sederhana. Ini soal kerendahan hati, perihal kematangan jiwa. Kata psikolog klinis Mary Kowalchyk dari New York University, narsisme dipahami sebagai adaptasi kompensasi untuk mengatasi dan menutupi harga diri yang rendah.
Flexing kembali menjadi atensi gegara Mario Dandy Satriyo menganiaya David, anak pengurus GP Ansor. Ulah jahatnya membuka misteri siapa dia, seperti apa gaya hidupnya. Konklusinya, Mario anak petinggi pajak nan kaya raya, Rafael Alun Trisambodo, dan suka pamer harta.
Mario juga menjadi pembuka kotak pandora tentang banyaknya pejabat dengan kekayaan luar biasa. Keluarga mereka pun senang betul pamer. Sebut saja Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Ada pula Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Atau, Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra dan Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Sekretariat Negara Esha Rahmansah Abrar. Terkini, Sekretaris Daerah Riau SF Haryanto yang jadi sorotan miring.
Istri atau anak berulah, mereka kena tulah. Sebagian dari bapak-bapak pejabat itu kehilangan kursi empuknya, dicopot dari jabatan. Mereka juga mesti berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Suka yang mewah-mewah memang naluriah, tapi tidaklah patut buat pejabat dan keluarganya. Lebih buruk lagi jika hal itu ditunjukkan oleh instansi yang seharusnya mencontohkan kesederhanaan. KPK salah satunya.
Gaya hidup mewah bisa memicu rasuah. Maka dari itu, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, pantang dekat, apalagi akrab, dengan yang mewah-mewah. Sayang, rupanya KPK tak imun menghadapi serangan virus kemewahan. Buktinya, mereka baru saja menggelar acara di hotel bintang 5, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.
Acara itu bertajuk Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention Tahun 2023. Perhelatan pada Selasa (21/3) ini dihadiri beberapa gubernur, bupati, dan wali kota.
Hotel bintang 5, apalagi sekelas Ritz-Carlton, identik dengan kemewahan, yang wah-wah. Tarif kamar maupun ruang pertemuan di hotel itu pasti mehong. Karena itu, tak salah kiranya keputusan KPK menggelar acara di hotel itu berbuah kritik tajam dari banyak kalangan.
Jangan bicara soal regulasi. Secara aturan, tidak ada yang dilanggar KPK. Presiden Jokowi pada 11 Februari 2019 sudah mencabut larangan bagi institusi negara melakukan rapat di hotel-hotel yang sebelumnya dikeluarkan Mendagri Tjahjo Kumolo. Pertanyaannya, harus di hotel mewahkah KPK menghelat rapat?
Kiranya KPK periode saat ini piawai membuat pembenaran. Bahkan, sebelum pertanyaan itu ada, Ketua KPK Firli Bahuri sudah menyampaikan jawaban. Kata dia, rapat sengaja dilangsungkan di hotel untuk mendukung pemulihan ekonomi rakyat. Dia menuturkan tak bermaksud sok-sokan mengadakan rakor di Ritz-Carlton. Dia berujar murni hendak membantu masyarakat, dalam hal ini pihak hotel, yang terdampak pandemi.
Kalau tujuannya membantu masyarakat, kenapa harus di hotel bintang 5 yang pemiliknya orang superkaya? Kenapa bukan di hotel bintang 4, bintang 3, gedung pertemuan, atau di homestay sekalian?
Untuk membantu perekonomian rakyat. Jawaban itu pula yang dilontarkan ketika KPK jadi samsak kritikan setelah mengadakan raker juga di hotel bintang 5, Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Oktober 2021.
Begitulah, selalu saja ada semangat membela diri. Para pejabat yang ketahuan punya harta segudang pun demikian. Sekda Riau, amsalnya, berdalih tas sultan puluhan hingga ratusan juta rupiah yang dipamerkan istrinya barang KW. Harganya cuma Rp2 juta-Rp5 juta dan dibeli di Mangga Dua Jakarta. Benarkah? Masak sih, istri sekda tasnya KW? Kalau benar, bukankah membeli dan memakai barang palsu merupakan tindakan ilegal?
Agar tak silau akan kemewahan, bangsa ini perlu keteladanan. Teladan bagaimana hidup sederhana, apa adanya. Bukan bagaimana memburu harta dengan segala cara lalu membanggakannya. Jalan hidup menyimpang itulah pintu masuk ke jurang korupsi.
Terus terang, KPK periode kali ini paling kerap mendapat sorotan miring karena beraneka keanehan termasuk suka rapat di hotel mewah. Semoga KPK berubah agar kepercayaan publik bertambah. Jangan defensif menghadapi kritik.
