Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
HASRAT untuk bermewah-mewah serupa virus. Layaknya korona yang hingga kini masih ada, ia gampang menular, mudah memapar. Banyak sekali yang suka bergaya wah, yang gemar memamerkannya dengan beragam cara. Istilah kerennya, flexing.
Flexing sebenarnya sudah lama menjadi tren. Tidak sedikit orang kaya yang demen mempertontonkan kekayaannya, yang hobi narsis. Namun, banyak pula orang superkaya yang lebih suka bergaya hidup sederhana. Ini soal kerendahan hati, perihal kematangan jiwa. Kata psikolog klinis Mary Kowalchyk dari New York University, narsisme dipahami sebagai adaptasi kompensasi untuk mengatasi dan menutupi harga diri yang rendah.
Flexing kembali menjadi atensi gegara Mario Dandy Satriyo menganiaya David, anak pengurus GP Ansor. Ulah jahatnya membuka misteri siapa dia, seperti apa gaya hidupnya. Konklusinya, Mario anak petinggi pajak nan kaya raya, Rafael Alun Trisambodo, dan suka pamer harta.
Mario juga menjadi pembuka kotak pandora tentang banyaknya pejabat dengan kekayaan luar biasa. Keluarga mereka pun senang betul pamer. Sebut saja Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Ada pula Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Atau, Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra dan Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Sekretariat Negara Esha Rahmansah Abrar. Terkini, Sekretaris Daerah Riau SF Haryanto yang jadi sorotan miring.
Istri atau anak berulah, mereka kena tulah. Sebagian dari bapak-bapak pejabat itu kehilangan kursi empuknya, dicopot dari jabatan. Mereka juga mesti berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Suka yang mewah-mewah memang naluriah, tapi tidaklah patut buat pejabat dan keluarganya. Lebih buruk lagi jika hal itu ditunjukkan oleh instansi yang seharusnya mencontohkan kesederhanaan. KPK salah satunya.
Gaya hidup mewah bisa memicu rasuah. Maka dari itu, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, pantang dekat, apalagi akrab, dengan yang mewah-mewah. Sayang, rupanya KPK tak imun menghadapi serangan virus kemewahan. Buktinya, mereka baru saja menggelar acara di hotel bintang 5, Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.
Acara itu bertajuk Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention Tahun 2023. Perhelatan pada Selasa (21/3) ini dihadiri beberapa gubernur, bupati, dan wali kota.
Hotel bintang 5, apalagi sekelas Ritz-Carlton, identik dengan kemewahan, yang wah-wah. Tarif kamar maupun ruang pertemuan di hotel itu pasti mehong. Karena itu, tak salah kiranya keputusan KPK menggelar acara di hotel itu berbuah kritik tajam dari banyak kalangan.
Jangan bicara soal regulasi. Secara aturan, tidak ada yang dilanggar KPK. Presiden Jokowi pada 11 Februari 2019 sudah mencabut larangan bagi institusi negara melakukan rapat di hotel-hotel yang sebelumnya dikeluarkan Mendagri Tjahjo Kumolo. Pertanyaannya, harus di hotel mewahkah KPK menghelat rapat?
Kiranya KPK periode saat ini piawai membuat pembenaran. Bahkan, sebelum pertanyaan itu ada, Ketua KPK Firli Bahuri sudah menyampaikan jawaban. Kata dia, rapat sengaja dilangsungkan di hotel untuk mendukung pemulihan ekonomi rakyat. Dia menuturkan tak bermaksud sok-sokan mengadakan rakor di Ritz-Carlton. Dia berujar murni hendak membantu masyarakat, dalam hal ini pihak hotel, yang terdampak pandemi.
Kalau tujuannya membantu masyarakat, kenapa harus di hotel bintang 5 yang pemiliknya orang superkaya? Kenapa bukan di hotel bintang 4, bintang 3, gedung pertemuan, atau di homestay sekalian?
Untuk membantu perekonomian rakyat. Jawaban itu pula yang dilontarkan ketika KPK jadi samsak kritikan setelah mengadakan raker juga di hotel bintang 5, Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Oktober 2021.
Begitulah, selalu saja ada semangat membela diri. Para pejabat yang ketahuan punya harta segudang pun demikian. Sekda Riau, amsalnya, berdalih tas sultan puluhan hingga ratusan juta rupiah yang dipamerkan istrinya barang KW. Harganya cuma Rp2 juta-Rp5 juta dan dibeli di Mangga Dua Jakarta. Benarkah? Masak sih, istri sekda tasnya KW? Kalau benar, bukankah membeli dan memakai barang palsu merupakan tindakan ilegal?
Agar tak silau akan kemewahan, bangsa ini perlu keteladanan. Teladan bagaimana hidup sederhana, apa adanya. Bukan bagaimana memburu harta dengan segala cara lalu membanggakannya. Jalan hidup menyimpang itulah pintu masuk ke jurang korupsi.
Terus terang, KPK periode kali ini paling kerap mendapat sorotan miring karena beraneka keanehan termasuk suka rapat di hotel mewah. Semoga KPK berubah agar kepercayaan publik bertambah. Jangan defensif menghadapi kritik.
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved