Memupus Gerontokrasi

ADA paradoks yang terjadi di jagat perpolitikan Indonesia, wabilkhusus pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Saat itu, diprediksi ada sekitar 114 juta generasi muda, usianya 17-39 tahun, yang akan menjadi pemilih. Angka itu kalau dipersentasekan kurang lebih 60% dari jumlah total pemilih pada Pemilu 2024.

 Sebetulnya itu kabar baik. Namun, ini yang menjadi paradoks, dominan sebagai pemilih, rupanya tidak jaminan menjadi dominan dalam keterwakilan. Kenapa? Karena tingkat ketertarikan anak muda terjun ke partai politik belum juga beranjak naik, masih sangat rendah. Menurut hasil survei terbaru yang dilakukan CSIS, yang dirilis pada 14 Maret 2023 lalu, level ketertarikan generasi muda itu bahkan cuma 1,1%.

Gambaran paling jelas dari kecenderungan itu ialah komposisi anggota DPR saat ini yang anak mudanya cuma 6%. Sisanya ialah golongan old school, generasi baby boomers yang kadang-kadang masih tersandera kekolotan serta ketamakan. Begitu pula komposisi di institusi politik lain, termasuk di eksekutif, sepertinya tak jauh beda. Lantas bisa apa yang 6% itu melawan yang 94%?

Sulit rasanya membayangkan mereka yang minoritas itu bisa memenangi pertarungan ide dan gagasan melawan kelompok mayoritas dalam arena sistem politik yang mungkin sebetulnya juga sudah ketinggalan zaman buat mereka. Yang ada, anak-anak muda yang semestinya tampil sebagai penyegar bisa-bisa malah terseret arus, tertular watak dan pemikiran kolot kaum tua. Kiranya, soal ini tidak lagi sekadar kekhawatiran, tapi sudah banyak terjadi.

Sesungguhnya dengan iklim politik yang semakin demokratis, ruang bagi anak muda untuk memperlihatkan eksistensi politik mereka juga kian terbuka. Namun, entahlah, bahkan jika dibandingkan dengan era Orde Baru yang perpolitikannya begitu sarat dengan hegemoni manusia-manusia senior, kiprah politik anak muda di era sekarang tak mengalami peningkatan yang drastis.

Akibatnya, perpolitikan Tanah Air, seperti yang kita lihat, masih saja dalam genggaman para generasi tua alias gerontokrasi. Jika merujuk pada Wikipedia, gerontokrasi ialah sebuah bentuk pemerintahan oligarki ketika sebuah entitas diperintah oleh para pemimpin yang secara signifikan lebih tua ketimbang kebanyakan populasi dewasa. Pas betul dengan kondisi politik kita hari ini.

Lalu tugas siapa memupus gerontokrasi? Memberi tanggung jawab itu kepada kaum senior yang justru merupakan pelaku utama dari sistem tersebut, jelas tidak mungkin. Jangankan digantikan, untuk sekadar sedikit bergeser demi memberi tempat bagi pemuda saja barangkali mereka ogah-ogahan. Kenyamanan bertahun-tahun yang mereka nikmati sebisa mungkin tak ada yang mengganggu, apalagi mengambil alih.

Mau tidak mau, ya, anak muda sendiri yang mesti beringsut. Jika tak ingin terus-terusan dikuasai pemain lama, kaum muda mesti mau terjun lebih dalam di dunia politik. Setidaknya dimulai dalam pemikiran, skeptis terhadap politik boleh, tapi tidak boleh apatis. Bagaimanapun, perubahan politik butuh partisipasi dan eksistensi generasi muda.

Tan Malaka pernah bilang, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Artinya, tanpa anak muda sangat mungkin politik bakal berjalan tanpa idealisme. Kalau kaum muda tidak bergerak, politik hari ini mungkin hanya dijadikan alat untuk melindungi kepentingan dan kekuasaan kaum tua yang serakah.

Sejatinya, jumlah pemilih muda yang bakal dominan dalam Pemilu 2024 mendatang adalah keuntungan. Namun, bagaimana memanifestasikan partisipasi itu dalam bentuk yang lebih konkret, yakni terjun ke kancah politik, itu yang jadi persoalan. Betul, keterpilihan politikus muda dalam pemilu-pemilu sebelumnya memang kecil. Survei CSIS mencatat rata-rata keterpilihan politikus muda sejak Pemilu 1999-2019 hanya 15,1%.

Namun, mestinya angka itu tak membuat nyali kaum muda ciut sebelum bertanding. Malulah menyebut diri anak muda kalau disodori angka gitu doang langsung merasa inferior. Era kini, justru kaum tualah yang mestinya merasa inferior di hadapan kaum muda.

Ingat apa yang pernah dikatakan Plato, "Hukuman untuk orang yang menolak berpartisipasi dalam politik, salah satunya ialah bakal diperintah oleh orang yang lebih inferior darinya."

Kalau Anda, generasi muda mau seperti itu, ya terserah, tapi kasihan bangsa ini.