TOL menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh berjam-jam. Pun, tol itu menjadi tempat parkir. Pilot, kru, dan calon penumpang pesawat harus berjalan kaki atau naik ojek sambil menenteng bawaan mereka menuju bandara. Jadwal penerbangan terganggu. Arus logistik juga terganggu. Sejumlah fasilitas bandara rusak.
Itulah ketidaktertiban umum yang terjadi saat penyambutan kedatangan Rizieq Shihab 10 November 2020. Begitu banyaknya orang yang menyambutnya menjadi penyebab ketidaktertiban umumnya. Kerumunan penyambutan Rizieq juga berpotensi menjadi klaster penularan covid-19. Kita, publik, geram dengan segala kekacauan itu.
Tiba-tiba datang artis Nikita Mirzani dengan unggahannya di media sosial. “Gara-gara Habib Rizieq pulang, sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama habib itu adalah tukang obat. Screenshot! Nah, nanti banyak nih antek-anteknya mulai nih, nggak takut juga gue,” ujar Nikita di Instagram Stories.
Nikita seperti menyalurkan kegeraman kita. Dia merepresentasikan perasaan dan kewarasan kita. Nikita adalah kita. Tidak mengherankan dia mendapat dukungan di media sosial. Pun, sekelompok orang menyatakan dukungan mereka kepada Nikita di Bundaran Hotel Indonesia, tetapi dibubarkan polisi.
Rizieq tak terima dirinya disebut tukang obat. Pun, pengikutnya tak terima imam besar mereka dikatakan tukang obat. Mereka mengancam memerkarakan Nikita ke polisi. Mereka mengancam menggeruduk rumah Nikita. Mereka juga melontarkan sebutan buat Nikita. Sebutan itu tak pantas diucapkan mereka yang mengaku religius. Sebutan itu tak elok dikatakan mereka yang katanya akan melancarkan revolusi moral. Sebutan itu tak bermoral. Begitu kasarnya sebutan itu, saya tak sampai hati menuliskannya di sini.
Nikita Mirzani pantang takluk. Ia melayani semua ancaman dan hinaan mereka. Nikita dalam bahasa Rusia bisa bermakna ‘tidak tertaklukkan’. Nikita dalam bahasa Rusia bisa juga berarti penakluk’. Dia telah menaklukkan arogansi sekelompok orang yang seenaknya mengganggu ketertiban umum.
‘Konflik horizontal’ antara Nikita beserta para pendukungnya dan Rizieq Shihab dengan para pengikutnya terjadi karena negara absen. Negara dan aparat seperti membiarkan kekacauan di Bandara Soekarno-Hatta. Negara tak berdaya menegakkan hukum kepada para pelanggar ketertiban umum itu. Publik geram karenanya.
Belum hilang kegeraman atas ‘pembiaran’ di bandara, publik dibikin makin geram atas perhelatan pernikahan anak Rizieq dan acara Maulid Nabi di kediaman imam besar Front Pembela Islam itu. Publik geram karena perhelatan yang mengundang banyak orang itu melanggar protokol kesehatan. Pun publik geram dengan perhelatan di Megamendung, Bogor, yang dihadiri Rizieq, yang juga mengabaikan protokol kesehatan. Aparat seperti membiarkan, tak kuasa mencegah.
Betul Gubernur DKI Anies Baswedan telah melayangkan surat imbauan supaya perhelatan memperhatikan protokol kesehatan. Namun, Rizieq abai pada imbauan itu. Betul pula Anies kemudian menjatuhkan denda kepada Rizieq. Akan tetapi, publik menghendaki perhelatan itu menjaga protokol kesehatan secara ketat. Publik ingin aparat bertindak mencegah penularan virus korona. Publik bahkan mungkin menginginkan aparat membubarkan perhelatan itu.
Publik bahkan menuntut lebih, yakni penegakan hukum atas siapa pun yang melanggar protokol kesehatan. Aparat menangkap kehendak publik itu. Bareskrim Polri memanggil Rizieq Shihab untuk diperiksa atas gelaran pernikahan anaknya serta penyelenggaraan Maulid Nabi. Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo menjadi tersangka karena menggelar dangdutan di pernikahan anaknya yang melanggar protokol kesehatan.
Publik juga menuntut negara menegakkan hukum kepada aparat yang abai menegakkan ketertiban umum dan protokol kesehatan. Negara juga menangkap tuntutan publik itu. Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Kapolres Jakpus, dan Kapolres Bogor diberhentikan dari jabatan mereka. Bareskrim juga memeriksa Anies Baswedan.
Penegakan hukum ialah pendekatan struktural. Imbauan pendekatan kultural. Kemajuan suatu bangsa, kata Acemoglu dan Robinson dalam buku Why Nations Fail, dicapai dengan pendekatan struktural, bukan kultural. Kemajuan dalam penanganan pandemi covid-19 bisa kita capai dengan pendekatan struktural. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan bisa kita dapat dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum atas segala pelanggaran dan pengabaian protokol kesehatan kiranya merupakan implementasi pernyataan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan sudah saatnya penegakan hukum terhadap segala pelanggaran protokol kesehatan, tak cukup imbauan, demi keselamatan rakyat.
Itu artinya Presiden Jokowi memahami kehendak publik, keinginan kita. Presiden Jokowi tetap kita.
