SUNGGUH malang bangsa ini. September lalu, bersamaan dengan ‘peringatan’ Gerakan 30 September, bangsa ini dikatakan disusupi komunis.
Pada Oktober ini, katanya, giliran kapitalis yang menyusupi kita. Bulan depan entah ideologi apa pula yang menyusupi bangsa ini. Disahkannya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja kiranya yang memunculkan anggapan bangsa ini disusupi kapitalis atau kapitalisme.
Undang-undang ini, katanya pula, hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Bila undang-undang ini, katakanlah, menguntungkan buruh dan merugikan pengusaha, apakah bangsa ini dikatakan disusupi sosialis atau sosialisme?
Baiklah, kita bahas ‘tudingan’ omnibus law Cipta Kerja sangat kapitalis. Berdasarkan penjelasan pemerintah, undang-undang ini menyederhanakan birokrasi perizinan dan mengurangi potensi korupsi demi menarik investasi dan menyerap tenaga kerja tanpa mengabaikan hak-hak buruh.
Menyederhanakan izin berusaha untuk menarik investasi dikatakan hanya menguntungkan pengusaha, menumbuhkan oligarki. Ini jelas-jelas kapitalis, kata sebagian penentang Undang-Undang Cipta Kerja.
Akan tetapi, investasi itu bakal menyerap tenaga kerja. Sebagian angkatan kerja yang setiap tahun bertambah 2 juta sampai 3 juta akan mendapat pekerjaan. Sebagian pengangguran yang berjumlah 7 juta bakal terserap dunia usaha.
Belum lagi perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipermudah yang akan mencetak pengusaha baru serta menyerap tenaga kerja pula. Apa yang seperti ini masih disebut kapitalis juga sehingga mesti ditolak?
Undang-Undang Cipta Kerja, kata pemerintah, menciptakan iklim berusaha yang membuat investor betah di Indonesia, tidak
memindahkan pabriknya ke negara lain. Buruh jadi bisa bertahan bekerja, tidak kehilangan pekerjaan.
Apalagi, Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak buruh. Apa yang seperti ini masih disebut kapitalis juga sehingga harus ditolak? Satu ukuran lain omnibus law Cipta Kerja dikatakan sangat kapitalis, menurut para penentangnya, ialah dihapusnya kewajiban mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dari undang-undang demi menarik investasi.
Kapitalis sering dituding mengeksploitasi alam sampai lingkungan rusak berantakan. Padahal amdal tetap ada, tetapi disesuaikan dengan ukuran dan jenis usaha. Masa persyaratan amdal untuk mendirikan UMKM disamakan dengan pabrik otomotif? Apakah undang-undang yang mencoba tetap menjaga lingkungan hidup dikatakan kapitalis sehingga harus ditolak? Taruhlah negara kita jadi kapitalis karena mengesahkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Negara-negara kapitalis faktanya lebih bisa menyejahterakan buruh. Buruh di Korea Selatan yang kapitalis lebih makmur jika dibandingkan dengan buruh di Korea Utara yang komunis. Di sejumlah negara kapitalis, seperti di negara-negara Skandinavia, kesenjangan ekonomi relatif kecil.
Di sana terjadi distribusi kekayaan secara lebih merata. Ada keadilan sosial di sana. Di negara-negara komunis ada keadilan juga, sama rata sama rasa, tetapi sama-sama susah, rata-rata miskin.
Betul Tiongkok dan Vietnam negara komunis yang relatif makmur. Akan tetapi, negara-negara ini casing saja yang komunis, sedangkan praktik ekonomi keduanya sangat kapitalis. Jawaharlal Nehru yang pernah menjabat Perdana Menteri India mengingatkan kekuatan masyarakat kapitalis, jika dibiarkan, cenderung membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin kian miskin.
Sosialisme dan kaum sosialis mesti mengingatkan kapitalisme dan kaum kapitalis untuk membangun mekanisme pencapaian kesetaraan dan keadilan sosial. Boleh jadi keadilan sosial di sejumlah negara Skandinavia tercipta karena sosialisme dan kaum sosialis senantiasa mengingatkan.
Buruh dan kelompok penekan lainnya kiranya selama masa pembahasan omnibus law Cipta Kerja telah mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak cuma mengakomodasi kepentingan pengusaha supaya undang-undang itu tidak terlalu kapitalis, tetapi juga mengakomodasi kepentingan sosial buruh. Pemerintah dan DPR memenuhi itu semua.
Akan tetapi, mengapa buruh, mahasiswa, dan kelompok lain masih menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja? Pejabat pemerintah mengatakan karena buruh termakan hoaks. Aparat penegak hukum mengatakan karena ada yang menggerakkan.
Negara kapitalis Jerman mereformasi ketenagakerjaan melalui undang-undang ketenagakerjaan. Meski awalnya mendapat tantangan dan tentangan dari para buruh, undang-undang ketenagakerjaan itu dalam jangka panjang sukses mengurangi tingkat pengangguran di Jerman. Buruh akhirnya menerimanya karena undang-undang itu memenuhi hak-hak buruh dan semua pemangku kepentingan. Kita berharap yang terjadi di Jerman juga terjadi di Indonesia.
