BILA demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kita semua hafal di dalam kepala. Itu sih definisi klise, kuno.
Akan tetapi, tidak semua orang tahu defi nisi demokrasi ialah proses orangorang memilih seseorang yang kelak mereka salahkan.
Filsuf Bertrand Russell merumuskan definisi demokrasi seperti itu. Presiden Amerika, Allan Trumbull, kurang lebih mengatakan disalahkan, dihina, diludahi, bahkan menjadi sasaran pembunuhan menjadi bagian pekerjaan seorang presiden. Allan Trumbull nama Presiden Amerika yang diperankan aktor Morgan Freeman dalam film Angel Has Fallen.
Film memang fiksi, tetapi yang disampaikan Presiden Allan Trumbull dalam fi lm serupa dengan yang dikatakan filsuf Bertrand Russel dalam defi nisi demokrasi. Lagi pula, film sesungguhnya kenyataan yang di tangan sutradara menjadi rekaan. Bukankah faktanya rakyat Amerika yang pada 2016 memilih Donald Trump kini menyalahkan sang presiden?
Presiden-presiden sebelum Trump mengalami hal serupa, disalahkan rakyat yang memilih mereka. Presidenpresiden setelah Trump pun bakal dipersalahkan rakyat yang memilih mereka sepanjang Amerika menganut demokrasi.
Di sini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dipilih Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namanya panitia, dia bersifat sementara. Setelah tugasnya rampung, PPKI bubar. PPKI tidak mungkin menyalahkan Soekarno karena dia keburu bubar. Namun, rakyat menyalahkan Bung Karno, antara lain, atas Demokrasi Terpimpinnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih Pak Harto kiranya tak pernah menyalahkan sang presiden. Itu masa otoritarianisme. Sudah barang tentu MPR tidak berani menyalahkan presiden. Rakyat yang tidak memilih Pak Harto yang menyalahkan sang presiden Orde Baru itu.
Habibie menjadi presiden secara otomatis karena menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Sebagian orang ternyata juga menyalahkan Habibie, sekurang-kurangnya atas referendum bagi Timor Timur.
Presiden Abdurrahman Wahid dipersalahkan sampai dimakzulkan MPR yang dulu memilihnya. Megawati, penerus Presiden Gus Dur, dipersalahkan atas sejumlah kebijakan semisal privatisasi BUMN.
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi dua presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kritik terhadap keduanya boleh jadi makin kencang, lebih kencang daripada presiden-presiden sebelumnya. Boleh jadi makin demokratis pemilihan seseorang, makin kencang pula ia disalahkan. Makin banyak orang yang memilih seseorang, makin banyak orang pula yang menyalahkannya.
Rakyat mengelu-elukan Presiden SBY di awal-awal dia terpilih sebagai presiden di periode pertama. Rakyat kemudian mengkritik dan menyalahkan SBY. Di periode kedua masa pemerintahan SBY, kritik terhadapnya makin kencang. Rakyat, antara lain, menyalahkan SBY sebagai presiden yang lamban mengambil keputusan, gemar pencitraan, dan membiarkan radikalisme.
Presiden Jokowi mengalami hal yang lebih heboh jika dibandingkan dengan SBY. Di era media sosial berjaya sekarang ini, orang menyalahkan Jokowi bukan cuma dengan kebenaran, melainkan juga dengan hoaks.
Menyebut Jokowi mendatangkan banyak tenaga kerja Tiongkok merupakan contoh menyalahkan dengan hoaks. Menyalahkan model begitu juga bersifat segregatif, bisa memunculkan perpecahan bangsa.
Para presiden merespons kritik dengan cara berbedabeda. Megawati cenderung diam. SBY cenderung kalem. Jokowi menjawab aku rapopo, tetapi kalau kritik itu berpotensi memecah belah ia kadang meresponsnya secara tegas.
Intinya, terus-menerus dipersalahkan melekat dalam pekerjaan sebagai presiden di alam demokrasi. Jangan alergi bila dikritik atau disalahkan. Bila tak mau disalahkan, jadi raja atau diktator saja. Presiden yang dipilih secara demokratis semestinya merespons kritik bahkan kecaman sekali pun secara proporsional, bukan emosional.
