Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
JIWA yang kuat tidak selamanya bersemayam dalam tubuh yang sehat. Koruptor itu sehat badannya, tetapi jiwanya rapuh atas godaan uang. Jiwa yang kuat juga membutuhkan informasi yang sehat. Masyarakat yang sehat pun perlu asupan informasi yang sehat.
"Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Sekali lagi saya ulang, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan yang baik," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pada peringatan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2).
Informasi sehat dan sesat bersaing ketat di ruang publik. Informasi sehat lahir dari pekerjaan jurnalistik lewat proses verifikasi, sedangkan informasi sesat disalurkan platform digital, agregator berita, tanpa proses verifikasi.
Dalam persaingan yang tidak berimbang itu, agregator berita keluar sebagai pemenang. Disebut tidak berimbang karena industri pers tunduk pada regulasi, sedangkan agregator berita melenggang kangkung tanpa regulasi.
Agregator berita telah berubah wujud menjadi drakula informasi yang mengisap darah masyarakat dengan menyuburkan hoaks. Saat ini hoaks alias informasi sesat menguasai 92,40% ruang publik.
Informasi sesat berkuasa karena terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi 10 to 90. Sebanyak 10% masyarakat aktif membuat konten di media sosial, sedangkan 90% bertugas menyebarkan informasi tersebut.
Masyarakat Indonesia berpotensi dijangkiti virus hoaks. Jumlah pengguna internet mencapai 143 juta dan 65% digunakan anak dan remaja dengan durasi 8-11 jam sehari. Negara harus melindungi masyarakat dari drakula informasi.
Masyarakat harus dilindungi dengan cara memproteksi pers. Informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. Oleh sebab itu, kata Presiden, ekosistem media harus dilindungi dan harus diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik.
Ada dua bentuk proteksi pers, yaitu proteksi jurnalis dan proteksi industri pers. Jurnalis sudah diproteksi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini sangat istimewa karena dalam 21 pasal sama sekali tidak memuat peraturan pelaksana.
Fokus regulasi tersebut ialah menjamin kemerdekaan pers melalui peningkatan profesionalisme dan etika yang menjadi standar bagi wartawan melakukan pekerjaan jurnalistik.
Profesionalisme dan etika yang dijunjung tinggi itu merupakan cikal bakal untuk membentuk industri media yang diakui sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Tugas mendesak pemerintah ialah memproteksi industri pers dari agregator berita agar keduanya bersaing secara sehat. Indonesia bisa belajar dari Jerman dan Spanyol yang memberlakukan reformasi hak cipta yang memungkinkan surat kabar membebani agregator karena mengaitkannya dengan cuplikan berita.
Regulasi yang memproteksi pers itu harus mewajibkan platform media sosial, agregator berita, atau mesin pencari untuk mendapatkan izin penerbit sebelum memanfaatkan konten jurnalistik. Izin untuk pemanfaatan seluruh atau sebagian, termasuk nukilan berita.
Industri pers yang memproduksi konten jurnalistik membayar pajak. Suka-suka platform digital mencuri konten. Karena konten itu pula ia mendapatkan iklan. Akan tetapi, ia tidak membayar pajak.
Patut disimak hasil penelitian Dyah Permana Erawaty dan Irwansyah dari Universitas Indonesia. Keduanya melakukan studi terhadap agregator berita dalam lingkup etika jurnalistik.
Kesimpulan penelitian itu sangat tegas bahwa agregator berita belum tentu sesuai dengan etika jurnalistik karena melihat sumber konten tidak hanya dari media pers, tapi juga dari media sosial. Bahkan, agregator berita tidak dapat dengan serta-merta disebut sebagai pers karena regulasi yang harus dipenuhi di Indonesia.
Masyarakat telanjur percaya bahwa agregator berita sebagai pers. Masyarakat menjadi irasional karena situs agregator dikunjungi bukan karena nilai beritanya, melainkan hanya karena adanya pemberitahuan terus-menerus melalui seluler.
Pemberitahuan itulah yang mendorong pengguna seluler untuk lebih lanjut membaca berita di agregator berita. Karena itulah perlu dibuatkan regulasi untuk melindungi masyarakat. Dilindungi dari drakula informasi yang mengisap darah nalar publik.
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved