NIATAN pemerintah menyederhanakan peraturan perundangan untuk menarik lebih banyak investor datang ke Indonesia ternyata direspons berbeda. Ribuan buruh melakukan demonstrasi menentang rencana pemerintah mengajukan omnibus law ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Dasar demonstrasi penentangan itu ialah rancangan undang-undang yang diterima serikat pekerja yang dianggap akan merugikan tenaga kerja. Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertanggung jawab merumuskan RUU Cipta Lapangan Kerja ternyata belum selesai merumuskan rancangan yang akan diajukan ke DPR.
Ada dua hal yang bisa dipetik dari kejadian itu. Pertama, kita terlalu mudah untuk termakan isu. Begitu menerima isu, kita tidak pernah mencoba mencari tahu duduk perkara dari persoalan, tetapi langsung bereaksi.
Inilah yang membuat mengapa demokrasi yang sudah lebih dari dua dekade kita jalankan tidak membuat kita sebagai bangsa menjadi lebih cerdas. Demokrasi sekadar ditangkap dari sisi kebebasannya tanpa mau mendalami kebebasan itu sebenarnya untuk apa.
Sepanjang kita hanya mementingkan sisi freedom from, tetapi tidak pernah mau peduli pada sisi freedom for, orang akan takut untuk masuk ke Indonesia. Investor lebih memilih masuk ke Tiongkok yang tidak mengenal demokrasi daripada Indonesia yang menerapkan demokrasi karena yang lebih diutamakan para investor ialah kepastian.
Namun, hal kedua yang perlu menjadi perhatian ialah sosialisasi dari rencana kebijakan harus menjadi tabiat kita bersama. Kita harus mengajak semua komponen bangsa membicarakan berbagai kebijakan yang hendak kita keluarkan agar tidak menjadi bola liar yang tidak perlu.
Sistem demokrasi memang lebih melelahkan karena setiap kali harus mendengarkan suara publik. Akan tetapi, itu risiko dari pilihan kita memilih jalan demokrasi. Kita harus membangun konsensus bersama agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan salah prasangka.
Semua negara demokrasi harus melakukan hal itu. Setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan harus terlebih dulu dilempar ke masyarakat. Kelompok yang mendukung dan yang menentang harus diedukasi dan dijelaskan latar belakang dikeluarkan kebijakan itu agar masyarakat menjadi lebih paham.
Baru setelah proses sosialisasi itu disampaikan, kebijakan itu ditetapkan. Bahwa kemudian masih ada yang keberatan, mungkin saja terjadi. Namun, demi kepentingan yang lebih besar, pemerintah harus jalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Kembali kepada omnibus law sendiri, itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa terus membiarkan banyak warga bangsa ini tidak mempunyai pekerjaan. Negara ini harus mengupayakan agar semua warga bangsa ini menjadi orang produktif.
Kita pantas berkaca kepada Thailand untuk membuat rakyatnya tidak menganggur. Ibaratnya semua investasi diizinkan masuk sepanjang mereka mau mempekerjakan orang Thailand. Tidak usah heran apabila angka pengangguran di Thailand pada awal 2020 hanya 1,1%.
Serikat pekerja seharusnya ikut memikirkan bagaimana agar lebih banyak orang Indonesia bekerja. Jangan biarkan ada satu orang pun di sekitar kita yang menganggur. Kita harus ingat bahwa manusia itu merupakan homo faber. Manusia itu baru menjadi manusia yang sesungguhnya apabila mempunyai pekerjaan.
Agar setiap orang mempunyai pekerjaan, tidak bisa tidak harus ada investasi. Hanya dengan masuknya modal dalam kegiatan usaha akan terbuka lapangan pekerjaan.
Tentu kita setuju bahwa setiap pekerja harus mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, semua itu harus dilihat sebagai sebuah proses. Bukan sesuatu yang sekali jadi. It's take two to tango, harus ada sikap saling percaya dan saling menghormati antara pekerja dan pemberi kerja.
Sekarang ini salah satu yang membuat pengusaha takut berinvestasi ialah urusan ketenagakerjaan. Tanpa adanya sikap saling percaya dan saling menghormati tidak mungkin ada yang namanya harmoni. Tanpa ada suasana harmoni tidak mungkin ada pengusaha yang berani mempertaruhkan modalnya. Tanpa ada investasi tidak mungkin ada lapangan kerja dan otomatis tidak akan ada kesejahteraan. Lingkaran setan inilah yang ingin diputus oleh omnibus law.
