Headline

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

Omnibus Law

Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group
24/1/2020 05:10
Omnibus Law
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

NIATAN pemerintah menyederhanakan peraturan perundangan untuk menarik lebih banyak investor datang ke Indonesia ternyata direspons berbeda. Ribuan buruh melakukan demonstrasi menentang rencana pemerintah mengajukan omnibus law ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Dasar demonstrasi penentangan itu ialah rancangan undang-undang yang diterima serikat pekerja yang dianggap akan merugikan tenaga kerja. Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertanggung jawab merumuskan RUU Cipta Lapangan Kerja ternyata belum selesai merumuskan rancangan yang akan diajukan ke DPR.

Ada dua hal yang bisa dipetik dari kejadian itu. Pertama, kita terlalu mudah untuk termakan isu. Begitu menerima isu, kita tidak pernah mencoba mencari tahu duduk perkara dari persoalan, tetapi langsung bereaksi.

Inilah yang membuat mengapa demokrasi yang sudah lebih dari dua dekade kita jalankan tidak membuat kita sebagai bangsa menjadi lebih cerdas. Demokrasi sekadar ditangkap dari sisi kebebasannya tanpa mau mendalami kebebasan itu sebenarnya untuk apa.

Sepanjang kita hanya mementingkan sisi freedom from, tetapi tidak pernah mau peduli pada sisi freedom for, orang akan takut untuk masuk ke Indonesia. Investor lebih memilih masuk ke Tiongkok yang tidak mengenal demokrasi daripada Indonesia yang menerapkan demokrasi karena yang lebih diutamakan para investor ialah kepastian.

Namun, hal kedua yang perlu menjadi perhatian ialah sosialisasi dari rencana kebijakan harus menjadi tabiat kita bersama. Kita harus mengajak semua komponen bangsa membicarakan berbagai kebijakan yang hendak kita keluarkan agar tidak menjadi bola liar yang tidak perlu.

Sistem demokrasi memang lebih melelahkan karena setiap kali harus mendengarkan suara publik. Akan tetapi, itu risiko dari pilihan kita memilih jalan demokrasi. Kita harus membangun konsensus bersama agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan salah prasangka.

Semua negara demokrasi harus melakukan hal itu. Setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan harus terlebih dulu dilempar ke masyarakat. Kelompok yang mendukung dan yang menentang harus diedukasi dan dijelaskan latar belakang dikeluarkan kebijakan itu agar masyarakat menjadi lebih paham.

Baru setelah proses sosialisasi itu disampaikan, kebijakan itu ditetapkan. Bahwa kemudian masih ada yang keberatan, mungkin saja terjadi. Namun, demi kepentingan yang lebih besar, pemerintah harus jalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Kembali kepada omnibus law sendiri, itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa terus membiarkan banyak warga bangsa ini tidak mempunyai pekerjaan. Negara ini harus mengupayakan agar semua warga bangsa ini menjadi orang produktif.

Kita pantas berkaca kepada Thailand untuk membuat rakyatnya tidak menganggur. Ibaratnya semua investasi diizinkan masuk sepanjang mereka mau mempekerjakan orang Thailand. Tidak usah heran apabila angka pengangguran di Thailand pada awal 2020 hanya 1,1%.

Serikat pekerja seharusnya ikut memikirkan bagaimana agar lebih banyak orang Indonesia bekerja. Jangan biarkan ada satu orang pun di sekitar kita yang menganggur. Kita harus ingat bahwa manusia itu merupakan homo faber. Manusia itu baru menjadi manusia yang sesungguhnya apabila mempunyai pekerjaan.

Agar setiap orang mempunyai pekerjaan, tidak bisa tidak harus ada investasi. Hanya dengan masuknya modal dalam kegiatan usaha akan terbuka lapangan pekerjaan.

Tentu kita setuju bahwa setiap pekerja harus mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, semua itu harus dilihat sebagai sebuah proses. Bukan sesuatu yang sekali jadi. It's take two to tango, harus ada sikap saling percaya dan saling menghormati antara pekerja dan pemberi kerja.

Sekarang ini salah satu yang membuat pengusaha takut berinvestasi ialah urusan ketenagakerjaan. Tanpa adanya sikap saling percaya dan saling menghormati tidak mungkin ada yang namanya harmoni. Tanpa ada suasana harmoni tidak mungkin ada pengusaha yang berani mempertaruhkan modalnya. Tanpa ada investasi tidak mungkin ada lapangan kerja dan otomatis tidak akan ada kesejahteraan. Lingkaran setan inilah yang ingin diputus oleh omnibus law.

 



Berita Lainnya
  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.