Tunarungu dan Tuna-tuna lainnya

PRESIDEN Jokowi mengangkat penyandang tunarungu Angkie Yudistia sebagai salah satu staf khususnya. Media massa merayakannya dengan memberitakan Angkie secara lebih heboh daripada staf khusus lainnya.

Pun kita semua sepertinya merayakan pengangkatan Angkie serupa negara mengangkat bukan cuma semua penyandang tunarungu, melainkan juga semua penyandang disabilitas.

Bahkan, Angkie sendiri menganggap dirinya menyuarakan 21 juta penyandang disabilitas. Angkie berharap pengangkatannya kelak menjadikan Indonesia ramah disabilitas. "Dengan menjadi staf khusus, semoga saya bisa bekerja dengan baik untuk menjadikan Indonesia ramah disabilitas," kata Angkie ketika Presiden Jokowi mengumumkan pengangkatannya.

Presiden Jokowi sebetulnya sudah ramah disabilitas. Presiden mengangkat Surya Chandra, politikus disabilitas sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang. Serupa Angkie, pun media memberitakan Chandra lebih heboh daripada wamen-wamen lainnya.

Sebelumnya lagi, di periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi menempatkan seorang penyandang disabilitas di Kantor Staf Presiden.

Kepedulian Presiden Jokowi terhadap kaum disabilitas juga ditunjukkan dengan penyelenggaran Asian Para Games secara relatif setara kemeriahannya dengan Asian Games.

Jadi, sebelum kita berharap, Mbak Angkie, Presiden Jokowi sudah ramah disabilitas. Meminjam slogan iklan minuman ringan, Pak Jokowi tahu yang Mbak Angkie mau.

Bahkan, jauh sebelumnya Indonesia sudah ramah disabilitas. Rakyat Indonesia di awal reformasi memilih dan menerima Gus Dur yang, maaf, tunanetra, sebagai presiden.

Yang tidak ramah disabilitas justru pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, misalnya, heboh diberitakan batal menerima dokter gigi penyandang disabilitas sebagai aparatur sipil negara. Kita alihkan saja harapan ke Pemkab Solok Selatan semoga kelak mau menerima ASN dari kalangan penyandang disabilitas.

Negara ramah pada tunarungu dengan mengangkat salah seorang di antaranya menjadi staf khusus presiden, tentu sesuatu yang perlu diapresiasi. Sekarang sudah saatnya negara ramah kepada tuna-tuna lainnya, antara lain tunawisma dan tunakarya.

"Bagus. Tunarungu sudah terakomodasi, tinggal tunawisma, tunakarya, ... yang belum," kata seorang teman di grup aplikasi pertukaran pesan.

Ramah bukan dengan mengangkat seorang tunawisma atau tunakarya menjadi staf khusus presiden/wakil presiden/menteri atau direksi/komisaris BUMN apalagi wakil menteri, melainkan dengan mengangkat kehidupan mereka supaya lebih baik.

Jumlah tunakarya alias pengangguran di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik, masih 5,28% per Agustus 2019. Jumlah tunawisma alias gelandangan dan pengemis, menurut Kementerian Sosial, sebanyak 77.500 orang per Agustus 2019.

Mengangkat satu, dua, atau beberapa tunarungu sebagai pejabat negara bisa dicitrakan mewakili atau mengangkat semua penyandang disabilitas.

"... diberi kepercayaan terbaik oleh Bapak Presiden. Berdiri di sini menyuarakan 21 juta jiwa disabilitas di seluruh Indonesia," kata Angkie.

Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan perusahaan mesti mempekerjakan 1% penyandang disabilitas. Bila kebijakan Kemenaker itu dipakai sebagai acuan, rasanya negara belum 'mempekerjakan' penyandang disabilitas sesuai ukuran tersebut. Namun, sekali lagi kita menganggapnya negara serupa telah mempekerjakan semua penyandang disabilitas.

Akan tetapi, mengangkat kehidupan tunawisma atau tunakarya tidak bisa hanya pada satu, dua, atau 1%, tetapi harus banyak, semakin banyak, kalau bisa semua, betul-betul semua, bukan seolah semua.