Belajar dari Korea

BUKAN baru pertama kali Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Kali ini Presiden datang ke Busan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Korsel-ASEAN. Kunjungan kali ini tidak hanya akan memfinalisasi perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Korsel, tetapi juga mempelajari persoalan sosial dan pendidikan.

Korsel sekarang sudah menjadi negara maju. Mereka memiliki riset yang kuat sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berkelas dunia. Namun, semua itu tidak terjadi secara seketika, tetapi merupakan proses yang panjang.

Persis seperti Indonesia, Korsel baru menjadi negara merdeka pada 1945. Mereka pun tidak serta-merta bisa membangun negara saat pertama merdeka. Perang Korea yang berkobar pada 1950 membuat energi mereka tersita habis untuk menghadapi saudaranya dari Utara. Bahkan perang itu tidak hanya berlangsung sampai 1953, tetapi sampai sekarang ketegangan itu masih terus berlangsung.

Apa yang disaksikan Presiden di Gamcheon merupakan bagian dari masa lalu Korsel. Perang membuat banyak warga hidup menderita. Mereka hidup dalam kemiskinan di wilayah perbukitan di Distrik Saha, Busan. Tempat tinggal mereka bukan hanya berdesak-desakan, tetapi juga kumuh.

Waktu 60 tahun tidak mampu membuat mereka keluar dari lingkungan yang serbaterbatas. Namun dengan kemajuan yang bisa diraih, kekumuhan bisa mereka ubah menjadi kelayakan. Sebagian warga Korsel tetap harus tinggal di sana, tetapi lingkungan dibuat bersih dan nyaman. Semua kebutuhan dasar disediakan pemerintah, sehingga cerita kekumuhan bisa diubah menjadi tempat kunjungan wisata yang memiliki nilai sejarah.

Melihat Korsel sekarang jangan hanya dilihat dari kemajuan pembangunannya, tetapi yang jauh lebih penting mempelajari kerja kerasnya. Selama 30 tahun mereka dipimpin rezim militer. Namun, Presiden Park Chung-hee merupakan pemimpin yang mampu mengajarkan bangsanya tentang arti disiplin, etos kerja, dan sikap untuk memberikan yang terbaik kepada negara.

Ahli politik Universitas Harvard Samuel Phillips Huntington menuliskan fenomena Korsel itu dalam buku Culture Matters. Korsel merupakan model negara yang mampu menanamkan disiplin dan etos kerja untuk menjadi produksi. Bahkan produk itu mampu mereka reproduksi dengan nilai tambah tinggi.

Jauh sebelum gerakan demokrasi melanda Asia, Korsel lebih dahulu digoncang gelombang demonstrasi. Mahasiswa-mahasiswa Korsel turun ke jalan untuk menjatuhkan pemerintahan otoriter. Tidak terhitung korban jiwa yang jatuh, tetapi pada 1988 demokrasi bisa ditegakkan di Korsel.

Setelah demokrasi didapatkan, nyaris tidak ada lagi politik jalanan di Korsel. Semua kembali kepada bidang dan tugas masing-masing. Mahasiswa kembali ke kampus untuk belajar, ilmuwan sibuk di laboratorium untuk melakukan riset, pengusaha kembali melakukan bisnis dan investasi, sedangkan pemerintah membuat kebijakan yang mendorong kemajuan negara.

Itulah esensi sebenarnya dari demokrasi. Sistem demokrasi harus menghasilkan, harus bekerja untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Jangan demokrasi dimaknai sebagai kebebasan saja. Demokrasi kata-kata hanya menimbulkan kebisingan tanpa memberi manfaat nyata kepada kehidupan rakyat.

Kita ulangi lagi pidato Presiden Jokowi pada saat pelantikan Oktober lalu. Kita harus menjadi negara maju yang salah satu ukurannya ialah produk domestik bruto kita mencapai US$7 triliun pada 2045. Dengan PDB kita sekarang sebesar US$1 triliun, berarti kita harus tumbuh dengan rata-rata 8% selama 25 tahun ke depan.

Penguasaan teknologi menjadi sesuatu yang wajib kita penuhi. Tanpa itu, kita tidak akan pernah mampu menyediakan barang modal untuk pembangunan industri. Pengalaman Orde Baru lalu, ketidakmampuan menyediakan barang modal akan menyebabkan membengkaknya neraca defisit neraca transaksi berjalan ketika kita hendak mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Perbaikan sistem pendidikan merupakan prasyarat bagi penguasaan teknologi. Kalau kita mau belajar dari Korsel, itulah yang lebih penting kita dalami. Bahkan tidak perlu lagi bereksperimen, kita bisa tiru pendidikan yang diterapkan di Korsel, Finlandia, Jepang, atau Singapura untuk mempercepat perbaikan kualitas manusia Indonesia.

Waktu 25 tahun yang kita miliki tidaklah lama. Kita harus segera bergegas untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia. Kita pun harus berani menyisihkan biaya riset kalau ingin menjadi bangsa unggul.

Kita tidak boleh gagal untuk menyiapkan manusia-manusia unggul itu karena dalam 15 tahun ke depan bonus demografi juga akan berakhir. Kita tidak akan bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap kalau tidak mampu memanfaatkan bonus demografi sekarang ini.