Jaga Semangat

SEBUAH langkah positif sudah diambil. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis menegaskan dirinya tidak akan ragu untuk memecat pejabat kepolisian yang menghambat investasi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan membenahi peraturan di daerah yang tidak mendukung percepatan arus investasi.
       
Sementara itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, Kementerian Keuangan akan mendorong belanja pemerintah. Di samping itu, berbagai peraturan yang bisa menyebabkan kontraksi terhadap konsumsi masyarakat akan dikendurkan.
       
Situasi sekarang ini memang benar-benar tidak menguntungkan. Kalau penerimaan pajak di 10 bulan pertama ini baru mencapai 65%, itu disebabkan lesunya perdagangan. Adapun penurunan penjualan mobil sampai 14% merupakan indikator nyata dari lesunya konsumsi masyarakat.
        
Memang, yang namanya pengusaha tidak pernah berhenti mencari jalan. Bahkan yang namanya investasi tetap mereka lakukan, terutama untuk pengembangan usaha. Namun, hambatan yang mereka hadapi di lapangan tidaklah ringan.
         
Mulai dari urusan perizinan, kenyataannya masih membutuhkan proses panjang. Pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan, izin penggunaan sumber daya alam, memakan waktu yang lama. Belum lagi pelaksanaan proyeknya. Mereka selalu dihadapkan pada sengketa surat tanah. Belum lagi lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok preman yang minta uang.
         
Ketika muncul gangguan pada proyek ataupun pabrik, pengusaha tentunya harus meminta bantuan polisi. Permintaan pengamanan bukan sesuatu yang gratis. Dibutuhkan anggaran agar polisi mau melakukan pengamanan.
         
Jadi, tidak seperti disampaikan Kapolri di depan Komisi III DPR, persoalan yang dihadapi pengusaha bukan polisi meminta proyek, melainkan polisi tidak otomatis menjalankan tugas 'melayani dan melindungi'. Untuk tugas itu ada biaya yang harus dikeluarkan dan biaya untuk itu tidak ada standarnya.
         
Padahal, bagi pengusaha, waktu adalah uang. Meski hanya 1% atau 2% lahan yang masih menjadi masalah atau dalam sengketa, itu sama dengan proyek tersebut tidak bisa berjalan. Ibarat manusia, meski kepala, badan, tangan, dan kaki sudah ada, kalau tidak ada lehernya, maka tetap saja belum menjadi manusia.
         
Ketika pengusaha ingin mempercepat proyek yang sedang dikerjakan dan kemudian memilih mengeluarkan uang untuk percepatan, ancaman baru yang harus dihadapi ialah tuduhan melakukan penyuapan. Sudah banyak pengusaha yang dihukum karena memilih jalan itu.
         
Kalau pengusaha mengeluhkan ketidakmudahan berbisnis di Indonesia, itu bukan rekaan. Mereka menghadapi kesulitan seperti itu di lapangan. Belum lagi kebijakan mengamputasi kaki sendiri yang tiba-tiba dikeluarkan oleh kementerian.
         
Sekarang ini Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, misalnya, sedang dibuat pusing tujuh keliling. Tiba-tiba keluar aturan dari tiga kementerian yang kebijakannya tidak masuk akal. Aturan impor bahan baku kertas dan karton bekas harus dilakukan dari satu pelabuhan langsung ke pelabuhan Indonesia. Kebijakan itu tidak masuk akal karena tidak banyak kapal dari Eropa atau AS yang langsung ke pelabuhan Indonesia.
         
Padahal industri mereka bukan padat karya, melainkan produk ekspor. Pemerintah sendiri sedang menggalakkan ekspor untuk menekan defisit perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Karton pembungkus banyak diminta oleh Tiongkok karena dalam satu tahun mereka butuh sampai 30 juta ton. Industri di Indonesia mempunyai keunggulan kompetitif untuk bisa masuk pasar Tiongkok sekarang ini.
         
Semua peluang itu otomatis lepas kalau cara pandang pemerintah masih miopik. Bahkan, kita tidak hanya akan kehilangan potensi devisa, salah-salah juga kehilangan lapangan kerja. Industri pasti mati kalau tidak diizinkan untuk berproduksi.
         
Tugas kita sekarang, bagaimana membenahi semua itu. Jangan lupa, kita mempunyai ambisi untuk meningkatkan produk domestik bruto menjadi US$7 triliun pada 2045. Itu artinya, kita harus bisa tumbuh dengan rata-rata 8% selama 25 tahun ke depan.
         
Jadi, sekalipun langkah awal yang hendak ditempuh itu baik, belumlah cukup. Sekarang kita harus memastikan semua rencana baik itu benar-benar bisa dijalankan di lapangan.