Pilkada Langsung versus Pilkada Langsing

WILLIAM Liddle muda memulai penelitian di Indonesia yang juga masih muda. Liddle yang baru berusia 24 tahun melakukan penelitian di Kabupaten Simalungun pada 1962 ketika Republik belum ber­usia 20 tahun. Liddle meneliti untuk disertasi doktornya di Universitas Yale. Kelak kita mengenalnya sebagai Indonesianis terkemuka.

Liddle berbincang dengan banyak anggota DPRD Kabupaten Simalungun. Dalam perbincangan itu, tersebutlah satu nama yang tidak layak, tetapi terpilih sebagai Wali Kota Siantar, ibu kota Kabupaten Simalungun. Ketika Liddle bertanya meng­apa anggota DPRD memilih orang tak layak itu menjadi wali kota, mereka menjawab dengan menggesekkan ujung jempol dan ujung telunjuk, satu bahasa simbol yang artinya duit.

Liddle mengisahkan pengalaman penelitiannya itu dalam ‘kuliah’ santai tetapi serius di kantor DPD Golkar Jakarta, 12 Agustus 2019, yang saya hadiri. Dari pengisahan Liddle, kita mendapat informasi pemilihan kepala daerah oleh DPRD rawan korupsi bahkan sejak dahulu kala.

Mungkin karena salah satunya bersifat oligarkis dan rawan korupsi, di masa reformasi pemilihan kepala daerah oleh DPRD diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Oligarki politik memang menjadi salah satu jalan mulus menuju korupsi.

Akan tetapi, pilkada langsung tak bisa bebas dari korupsi juga, antara lain karena berbiaya tinggi. Kandidat harus membeli perahu partai politik yang akan mengantar dan mendukungnya di pilkada. Untuk mengganti duit miliaran rupiah itu, ketika terpilih dan menjabat, kepala daerah melakukan korupsi. Kepala daerah yang banyak terkena operasi tangkap tangan KPK merupakan produk pilkada langsung.

Kini, muncul gagasan mengembalikan pilkada langsung ke pilkada tak langsung yang lebih langsing. Lebih langsing karena jumlah pemilihnya, yakni anggota DPRD, lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jika dipilih langsung oleh rakyat. Lebih langsing juga karena waktu yang digunakan dan anggaran yang dikeluarkan negara lebih hemat. Pun lebih langsing karena kandidat bisa lebih hemat mengeluarkan duit. Ujungnya korupsi kiranya bisa dicegah. Kalaupun ada, korupsinya juga langsing, lebih hemat, lebih sedikit.

Namun, melihat pengalaman Pilkada Kabupaten Simalu­ngun, pilkada langsing, serupa pilkada langsung, juga rawan korupsi. Supaya dipilih sebanyak-banyaknya oleh anggota DPRD, kandidat menyuap mereka. Anggota DPRD bisa saja mematok tarif sesuai dengan perolehan suara diri dan partai mereka.

Kepala daerah yang terpilih lewat pilkada langsing bisa jadi bukan yang diinginkan rakyat, melainkan yang diinginkan DPRD. Bahkan, serupa di Pilkada Kabupaten Simalungun, DPRD yang sudah kena suap memilih kepala daerah yang tidak layak.

Sebaliknya, pilkada langsung menghasilkan banyak kepala daerah hebat. Jokowi, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Abdullah Azwar Anas merupakan beberapa kepala daerah hebat produk pilkada langsung.
Oleh karena itu, Jokowi yang kini menjadi presiden tidak setuju kepala daerah dipilih DPRD. Logikanya, keputusan yang diambil lebih banyak orang semestinya lebih baik daripada yang diambil lebih sedikit orang.

Mengubah pilkada langsung menjadi pilkada langsing juga didasarkan pada logika sesat. Elite yang menderita kanker korupsi, tetapi hak rakyat memilih yang kena amputasi. Sakit tenggorok, sekalian leher yang digorok.

Elite dan partai politik semestinya bertanggung jawab membenahi pilkada langsung supaya lebih demokratis dan bermartabat serta menghasilkan kepala daerah hebat. Politik tanpa mahar menjadi salah satu jalan masuk. Parpol benar-benar mengusung seorang kandidat kepala daerah karena dia memang hebat rekam jejak dan programnya, bukan karena hebat mahar politiknya.